MonitorRiau.com - Isu reshuffle kabinet jilid II kembali berhembus seiring selesainya umat muslim merayakan Lebaran. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tak akan lama lagi akan melakukan perombakan kabinet kerja.
Reshuffle kabinet menjadi topik paling dinanti publik. Pos mana yang bakal tergusur, siapa yang akan menggantikan masih menjadi tanda tanya besar hingga saat ini. Tak heran, jika para menteri tengah harap-harap cemas menanti hari 'penghakiman' dari Presiden Jokowi ini.
Kabar perombakan kabinet sebenarnya mulai bergejolak sejak Desember tahun 2015 lalu. Namun Jokowi tak bergeming, meskipun Wapres Jusuf Kalla (JK) mengakui bahwa pihaknya telah mengevaluasi kinerja para menteri.
Informasi dari salah satu petinggi Golkar yang dirilis dari merdeka.com pun membenarkan akan ada reshuffle. Sekitar bulan Juni atau Juli, pasca Golkar menggelar Munaslub Golkar di Bali pertengahan bulan Mei lalu.
Lagi-lagi tak ada pembenaran dari pihak Istana. Baik Jubir Kepresidenan Johan Budi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa yang tahu soal reshuffle hanya Presiden Joko Widodo.
"Saya pikir ya kalau dengar-dengar gosipnya, bisik-bisiknya reshuffle dua minggu lagi," kata Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago.
Isu perombakan menteri ini juga disambut antusias para politisi khususnya partai pendukung pemerintah. Kebanyakan, mereka tak mau jatah menterinya diambil oleh 'orang baru' yang masuk belakangan mendukung pemerintah seperti Golkar dan PAN.
Salah satunya Hanura. Meski secara normatif, dia menyerahkan sepenuhnya isu reshuffle pada Jokowi, namun dia mengingatkan bahwa Golkar dan PAN adalah partai pendukung pemerintah yang masuk belakangan.
"Presiden punya pertimbangan, partai pendukung maupun pendukung belakangan, presiden punya kearifan, punya kebijakan memberikan katakanlah penjatahan kursi secara proporsional, tapi pengkategorian siapapun memahami, partai pendukung kemudian mendukung belakangan, presiden punya pertimbangan bijak," jelas Sekretaris Fraksi Hanura di DPR, Dadang Rusdiana yang dikutip dari merdeka.com, Kamis (14/7).
Senada, Partai NasDem bahkan lebih kritis lagi menyikapi soal reshuffle ini. NasDem mengingatkan Jokowi tentang koalisi tanpa syarat yang dibangun oleh partai pengusung di Pilpres 2014.
"Ingat koalisi tanpa syarat, presiden harus komit kalau ada pergantian menteri, Golkar dan PAN masuk, NasDem oke oke saja sepanjang, yang disodorkan, diambil adalah orang yang memang kinerjanya bagus untuk masyarakat, bukan sekedar mencari uang untuk parpol, enggak boleh juga paradigma dipakai politik dagang sapi," kata Irma Suryani lagi.
Nama para menteri yang bakal dievaluasi juga sempat beredar, di antaranya Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said serta Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli karena dianggap kerap bikin gaduh. Begitu juga Menpora Imam Nahrawi, Menpan RB Yuddy Chrisnandi serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman masuk dalam daftar isu menteri yang terkena reshuffle.
Sekjen PPP Arsul Sani pun ikut memberikan pandangan tentang reshuffle kepada Jokowi. Dia menilai, jika ada reshuffle, baiknya jatah menteri dari partai tidak diganggu gugat demi stabilitas politik.
"Kalau menurut saya karena ada aspek untuk kebutuhan politik tadi maka berarti ada kebutuhan menjaga soliditas dukungan terhadap pemerintah, ketika ada masuk baru harusnya jangan ganggu jatah Parpol," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Meski begitu, menurut anggota Komisi III DPR tersebut, belum tentu pula jatah Parpol tak digeser oleh Presiden Jokowi. Sebab menurutnya Jokowi akan menilai berdasarkan kinerja.
"Kalau saya melihatnya kalaupun pada akhirnya presiden melakukan reshuffle pertimbangannya tidak semata-semata menciptakan konstelasi politik baru, makin kuatnya dukungan pemerintahan, ukuran lebih obyektiflah yakni kinerja," tuturnya.
(merdeka.com)