JAKARTA (MR) - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN RI), Budi Waseso, menyatakan bahwa salah satu tantangan pemberantasan narkoba adalah adanya oknum aparat negara yang terlibat di dalamnya, termasuk dari BNN sendiri.
Untuk menangkalnya, BNN membangun kerja sama dengan semua lembaga yang anggotanya diduga terlibat peredaran narkoba.
Di hadapan Komisi III DPR RI, di Jakarta, Kamis (4/2), Komjen Buwas mengakui bahwa di dalam Lapas, para terpidana narkoba tetap melaksanakan aktivitas melanggar hukum itu. Bahkan 'dilayani' dengan penyediaan alat komunikasi canggih, yang tak mungkin bisa terjadi tanpa bantuan oknum aparat.
"Kami menyampaikan ke presiden, ada oknum lapas yang terkontaminasi dan masuk jaringan narkoba.Ini harus ditindak tegas. Kita akan tindak tegas petugas lapas," kata Buwas sembari menekankan standar operasional di lapas akan disempurnakan.
Untuk itu, kata Buwas, tidak menutup kemungkinan pihaknya menghadapi oknum TNI, Polri, BNN. " Faktanya ada. Harus kita lakukan tindakan tegas, kita bersih-bersih betul. Sulit memberantas kalau masih ada oknum di dalam jaringan itu," jelasnya.
BNN juga sudah menyampaikan kepada presiden mengenai langkah yang perlu dilakukan pemerintah menangani permasalahan peredaran narkoba di lapas. Misalnya, agar tak mudah dipengaruhi bandar, maka petugas lapas harus memiliki kenaikan finansial. Sebagai perbanding, dengan digaji negara sampai Rp 4 juta perbulan, ada bandar yang bersedia membayar Rp 50 juta perbulan.
"Mereka (petugas) akhirnya disuruh apa saja mau. HP sipir diserahkan ke bandar. Di dalam tahanan ini, penanganan narkoba tidak bisa dengan cara normal. Karena dia (terpidana) tidak berpikiran normal. Kita perlu terobosan pemecahan narkoba karena mereka selalu ada ide, harus kita tandingi ide mereka," jelasnya.
Sejauh ini, semua pimpinan lembaga terkait sangat kooperatif dengan BNN dalam mempersempit ruang gerak dan bahkan menangkap oknum demikian. Buktinya, Panglima TNI dan Kapolri melakukan respons luar biasa bekerja sama dengan BNN.
Misalnya, TNI siap melakukan tes urine, rambut, dan darah anggota TNI untuk mencegah pemakai narkoba. Panglima TNI juga komit kalau ada anggotanya terlibat narkoba akan dipecat.
Di BNN sendiri, setiap personil wajib membuat pernyataan tertulis tak memakai narkoba, dimana yang melanggar langsung dipecat dan diajukan ke pengadilan. Setidaknya sudah ada empat anggotanya yang terkena dampak kebijakan itu.
"Harapan kami BNN bersih, tidak ada oknum BNN yang terkontaminasi mengkhianati tugasnya," tukas Buwas.
Dengan Polri sendiri, kerja sama sudah jauh lebih baik. Dulu, antara aparat Polri dan BNN memiliki ego sektoral dan saling bersaing. Padahal semuanya dari kesatuan yang sama, Korps Bhayangkara.
"Oknum polisi masuk jadi bandar, saya sampaikan ke Wakapolri harus dipecat. Ada rehabilitasi anggota Polri di BNN, kami tolak. Harusnya dipecat karena mereka aparat penegak hukum," tandasnya.
"Ke depan kita harus lakukan tindakan tegas, dengan melakukan penguatan, termasuk melibatkan berbagai elemen. Keterbatasan peralatan ada, tapi kami tidak menyerah dengan keterbatasan kami," jelas Buwas.***
Sumber: Beritasatu.com