PEKANBARU (MR) - Komisi I DPRD Riau akan memanggil pihak Pemprov Riau terkait wacana merumahkan ribuan honorer yang saat ini bekerja di organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I, Taufik Arrahman, Sabtu (1/9/2018) di Pekanbaru.
"Pada dasarnya, honorer ini membantu tugas pemerintahan di OPD yang secara teknis ASNnya kurang. Baik dari segi jumlah maupun kapasitas kompetensinya, sehingga perlu didukung oleh tenaga honorer. Untuk itu kita akan panggil Pemprov dan mempertanyakan soal pengurangan honorer. Pengkajiannya akan lebih banyak ke arah sana," cakap Taufik.
Politisi Gerindra itu menyebutkan, DPRD akan berdiskusi dan membahas wacana pengurangan tenaga honorer bersama pihak pemprov untuk mencari solusi terbaik bagi ribuan pegawai honor Pemprov Riau tersebut.
"Pemprov harus mengkaji secara matang pegawai yang harus dirumahkan apalagi akan ada dampak sosial yang timbul akibat kebijakan tersebut. Untuk itu kita akan cari solusi terbaik," tukasnya.
Wacana merumahkan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau diutarakan Asisten I Setdaprov Riau Ahmad Syah Harrofie.
Dampak keuangan daerah yang mengalami defisit, Pemprov Riau akan melakukan pengurangan pegawai honorer atau tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada tahun anggaran 2019.
Asisten I Setdaprov Riau Ahmad Syah Harrofie, saat dikonfirmasi perihal tersebut mengakui kondisi keuangan Pemprov Riau dari tahun ke tahun terus alami penurunan.
"Memang salah satu alternatifnya seperti itu (pengurangan tenaga honorer). Itu disebabkan keuangan kita cenderung menurun. Tapi kalau memang itu harus dilakukan tentu harus ada pertimbangan-pertimbangan lebih khusus," katanya.