Bupati Harris Ganti Nomenklatur 4 OPD
PANGKALAN KERINCI (MR) - Akibat adanya perubahan nomenklatur pada Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) pada 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta penataan struktur organisasi dibeberapa OPD, maka dilakukan pengukuhan 151 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, beberapa hari yang lalu di Pangkalan Kerinci.
Demikian disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdakab Pelalawan Emir Efendi di Pangkalan Kerinci, Senin (6/1).
Dijelaskannya, Nomenklatur 4 OPD tersebut sesuai Peraturan Daerah (Perda) adalah :
1. Nomenklatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM). Sedangkan untuk penataan organisasi sesuai Peraturan Bupati (Perbup), Bidang Data dan Informasi berganti menjadi Bidang Pengembangan SDM.
2. Nomenklatur Dinas Pendidikan (Disdik) berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Untuk penataan organisasi bertambahnya 1 bidang yakni Bidang Kebudayaan.
3. Nomenklatur Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) berubah menjadi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora). Untuk penataan organisasi pengganti bidang Kebudayaan dibentuk Bidang Sarana dan Prasarana.
4. Nomenklatur Dinas Perikanan dan Kelautan menjadi Dinas Perikanan, dimana untuk Kelautan langsung dikelola Pemerintah Pusat. Dalam penataan struktur, Subag Perencaan dan Keuangan berubah menjadi Subag Perencanaan dan Subag Keuangan.
Selain Nomenklatur 4 OPD, Pemkab Pelalawan juga melakukan penataan organisasi di 1 Sekretariat Daerah dan 7 OPD.
Untuk Sekretariat Daerah Nomenklatur yang berubah :
1. Asisten I dari Bidang Pemerintahan menjadi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Asisten II Bidang Pembangunan menjadi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
3. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga diganti menjadi Bagian Perencanaan dan Keuangan.
"Untuk Asisten III tidak ada yang berubah, tetap bidang Administrasi Umum. Sedangkan bagian dibawah Setdakab tetap 10 bagian. yang berubah hanya nama bagiannya saja," jelas Emir.
Kemudian 7 OPD yang melakukan penataan organisasi sesuai Peraturan Bupati adalah :
1. Badan Kesbangpol ada penambahan dari 3 bidang menjadi 4 bidang yakni Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
2. Diskominfo ada pemecahan bidang dari sebelumnya 3 bidang menjadi 4 bidang dimana bidang persandian dan statsistik dipecah menjadi dua bidang yakni Bidang Persandian dan Bidang Statistik.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) tetap 3 bidang dengan melakukan cascading penataan organisasi.
4. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura tetap membawahi 5 bidang dimana Bidang Ketahanan Pangsn berubah menjadi Bidang Penyuluhan.
5. Dinas Perhubungan dimana Bidang Angkutan Air menjadi bidang Angkutan. Sedangkan angkutan air menjadi salah satu seksi di Bidang Angkutan.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP2AP2KB) tetap 4 bidang. Penataan organisasi yang berubah pada Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan sebagai gantinya dibentuk Seksi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus.
7. Inspektorat, dimana sebelumnya mempunyai 4 Inspektur Pembantu (Irban), namun sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan PP Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, dimana salah satunya diatur untuk penambahan Irban sehingga Inspektorat akan mempunyai 5 Irban.
"Pejabat dari 1 Sekretariat Daerah dan 7 OPD yang dikukuhkan berjumlah 151 orang. Jadi tidak ada pelantikan maupun mutasi jabatan. Yang ada hanya pergeseran sesuai dengan posisi Nomenklaturnya," kata mantan Sekwan DPRD Kabupaten Pelalawan tahun 2013 yang lalu ini mengakhiri.
(ton).
