Sekdakab Labuhanbatu Pimpin Langsung Penanganan Aset Pemkab yang Masih Dikuasai Andi Suhaimi

LABUHANBATU (MR) - Hingga saat ini, Mobil Dinas yang merupakan aset Pemkab Labuhanbatu masih saja di kuasa oleh Mantan Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe. Meskipun, Pj.Bupati Labuhanbatu Mulyadi Simatupang telah dua kali melayangkan surat untuk penarikan mobil tersebut.

"Sudah dua kali Pj Bupati menyurati untuk penarikan mobil tersebut. Namun, hingga saat ini belum dikembalikan,"Kata Mulyadi.

Mulyadi mengatakan bahwa hari senin ini akan mengadakan rapat terkait kelanjutan untuk mencari solusi agar Andi Suhaimi mengembalikan aset Pemkab Labuhanbatu.

"Senin ini akan di rapatkan kembali untuk mencari solusi nya agar aset tersebut kembali ke Pemkab Labuhanbatu,"Katanya.

Anehnya, selain sudah dua kali menyurati untuk menarik aset Pemkab yang dikuasai Andi Suhaimi, Mulyadi menjelaskan bahwa sudah dua kali berbicara dengan Andi Suhaimi melalui Hp. Namun, apa yang diucapkan Andi Suhaimi ingkar. Sebab, Andi berjanji akan mengembalikan Mobil tersebut setelah PSU 24 April yang lalu.

"Sudah ada pembicaraan melalui Hp dengan Pak Andi Suhaimi kepada saya sebagai Pj Bupati, bahwa aset mobil akan dikembalikan setelah PSU. Namun, aset itu belum juga dikembalikan, dan kedua kali saya kembali komunikasi bahwa aset akan dikembalikan lagi setelah lebaran. Tetapi hingga saat ini belum juga dikembalikan,"Jelas Mulyadi.

Saat ditanya apakah Pemkab Labuhanbatu harus menyurati Kejaksaan Negeri Rantauprapat untuk membantu menarik langsung aset yang masih dikuasai Andi Suhaimi, Mulyadi mengatakan mungkin saja arahnya kesana.

"Mungkin saja nanti arahnya kesana, dan secara teknis ini dipimpin langsung oleh Sekda, dan saya sebagai PJ membackup sepenuhnya sesuai dengan ketentuan,"Kata Mulyadi Senin (14/06/2021) melalui pesan Whatsapp.

Diduga, mobil dinas sengaja tidak dikembalikan sebagai sarana untuk PSU. Bagaimanapun juga, mobil dinas adalah lambang atau simbol-simbol Kepala Daerah. Sehingga, dapat menarik dan/atau menakut-nakuti pemilih, khususnya ASN, Honorer dan pihak-pihak yang telah mendapat anggaran sebelumnya agar memilih yang bersangkutan. (anditan)