Soal Dugaan Kriminalisasi Ulama, Komnas HAM Gelar Mediasi di Kemenko Polhukam
JAKARTA (MR) - Komnas HAM menggelar mediasi bersama pemerintah guna menyampaikan aspirasi ulama yang menginisiatori Aksi Bela Islam bertajuk 212 dan penolakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat,.
"Komnas HAM telah menindaklanjuti dan melakukan pemantauan, penyelidikan dan mendapatkan data, fakta, dan informasi," kata Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai di lokasi, Jumat (9/6/2017).
Pigai menerangkan, pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi apa pun terkait adanya dugaan kriminalisasi maupun pelanggaran HAM kepada para ulama lantaran tim kuasa hukum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) ingin melakukan mediasi terlebih dahulu bersama pemerintah.
"Karena itu untuk menindaklanjuti persoalan antara pemerintah dengan komunitas ulama muslim, maka Komnas HAM kirimkan surat ke Menkopolhukam, Mendagri, Kapolri, Jaksa Agung, BIN dan sebagainya untuk lakukan pertemuan. Pertemuan ini hanya untuk menyampaikan bahwa negara atau pemerintah harus ambil langkah progresif ciptakan kedamaian antara pemerintah dengan komunitas muslim," ujarnya.
Komanas HAM, sambung Pigai, mengharapkan agar pemerintah segera mengambil satu langkah untuk menciptakan kedamaian dan menghentikan kegaduhan lantaran terdapat sejumlah ulama yang tengah terjerat proses hukum.
Menurut dia, kegaduhan ini dapat diakhiri apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin proses hukum terhadap para ulama segera dihentikan. "Apa yang kami lakukan tetap dalam koridor proses hukum. kami hormati proses hukum yang bisa hentikan proses hukum hanya pemerintah, yaitu Presiden. Mudah-mudahan pemerintah bisa ciptakan kedamaian," ujarnya.*** (okezone)
