Pelantikan Tito Karnavian Menjadi Kapolri 14 Juli di Istana Bogor, Mencuat Isu Reshuffle Jilid II
Ilustrasi, net
MonitorRiau.com - Mencuatnya kasus Brexit , meninggalnya beberapa pemudik lebaran pekan lalu dan sandera ABK WNI yang terus terjadi, menjadikan Presiden Jokowidodo harus melaksanakan Reshuffle Jilid II.
Isu perombakan kabinet sempat meredup sejak dibentuknya program sinergi antar menteri kabinet diantaranya, Menkop UKM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdaganganm dan Menteri Perekonomian di Brebes beberapa bulan lalu.
Namun isu Reshuffle kembali terdengar kepastian saat Presiden Jokowidodo bersama Ibu negara Iriana Jokowi menggelar Open House di Istana Kepresidenan Yogyakarta Sabtu lalu (9/7).
Beberapa pihak istana menyebutkan pekan ini, Presiden akan jadi menggelar Reshuffle Jilid II dan rencananya akan dilakukan di Istana Bogor.
Dilain pihak ada yang menyampaikan bahwa Reshuffle Kabinet akan digelar di Istana Bogor pada 14 Juli di Istana Bogor atau usai pelantikan Komjen Pol Tito Karnavian menjadi Kapolri pada esok hari Rabu (13/7).
Kendati demikian, keterangan dari pihak Istana belum dapat dipastikan, intinya akibat kejadian meninggalnya belasan pemudik saat lebaran 2016 pekan lalu, Presiden Jokowidodo memutuskan untuk melakukan perombakan menteri kabinet kerjanya untuk melancarkan program program didalam Nawacita.
Misteri Reshuffle dibalik pelantikan Kapolri Baru masih menjadi pertanyaan besar bagi publik.
Disisi lain, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengutarakan bahwa semua menteri dalam Kabinet kerja harus siap dicopot atau digantikan jabatanannya oleh Presiden Jokowidodo.
Menurut Tjahyo, Reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden, jadi setiap menteri tidak harus dengan kontrak lima tahun.
“Seandainya ada reshuffle (perombakan kabinet) pun ya kami sebagai pembantu beliau siap-siap saja. Saya pun kalau diganti siap, kontraknya kan terserah presiden, tidak harus lima tahun,” ujar Tjahyo di Jakarta pagi ini, Selasa (12/7).
Walaupun demikian, Tjahyo menekankan pihaknya tidak dapat melangkahi kekuaasaan dari Presiden untuk melakukan Reshuffle.
“Jika Presiden menilai kinerja para menterinya kurang masuk dari targetnya, maka beliau berhak untuk menggantikannya,” ucapnya.
“Kita tunggu tanggal mainnya, saya tidak berhak untuk bicara, (kewenangan) Presiden toh,” tegasnya.
sumber: tangkasnews.com
