Kebijakan Baru BPJS Membuat Kesal DPRD Inhil

INDRAGIRI HILIR (MR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir menilai dengan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yakni Vertikal Account (VA) sangat merugikan masyarakat.

"Kalau yang mendaftar itu satu keluarga harus bayar merata atau tidak bisa membayar parsial (perorangan, red), tetapi harus dibayar secara kolektif, ini sangat tampak pihak BPJS terlalu mengejar keuntungan. Ini nampak kali hitung-hitung ekonomi kapitalis, sementara ini kan lembaga-lembaga non profit atau tidak mengedepankan keuntungan," ujar anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Herwanissitas.

Yang lebih disesalkan Dia, BPJS merupakan lembaga yang disubsidi oleh pemerintah, dan menurutnya kenapa masih mengejar hitungan untung.

"Yang kita kesalkan, mereka (BPJS, red) sudah mendapatkan subsidi, dan kebijakannya juga condong mencari untung," ujarnya.

Kalau seperti ini, Sitas sebutkan ia khawatir ketakutan masyarakat nantinya untuk bergabung, dan memilih untuk tidak mau tahu tentang BPJS.

"Kita tidak jamin bahwa BPJS di Indragiri Hilir ini bisa sukses jalannya, kalau tidak dipikirkan hal ini. Seharusnya bagian dari pemerintah kami harus mendorong masyarakat semua harus bergabung ke BPJS, tapi kalau seperti ini kami harus perhatikan juga kemampuan masyarakat," tutupnya.*** (hrc)