Kunjungan Komisi V DPR RI  Ridwan Bae : Jalan Kabupaten Butuh Diskresi Pemerintah Pusat  

PANGKALAN KERINCI (MR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan mendapat kunjungan 12 orang Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membidangi Infrastruktur dan Perhubungan di Kawasan Tecknopart (Teknopolitan) Langgam, Kamis (13/2).

Anggota Komisi V DPR RI itu dipimpin Wakil Ketua Ridwan Bae politisi Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sulteng).

Dalam keterangannya Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae menyinggung soal tidak bisanya pengalokasian anggaran pemerintah pusat untuk infrastruktur jalan kabupaten.

"Kita ada kelemahan bahwa pengaturan jalan nasional,  kemudian jalan provinsi dan kabupaten sedemikian besar, dimana kelemahan itu adalah diserahkan kepada otonomi tertentu. Oleh karena itu kita akan mencoba merobah Undang-Undang (UU) baru. Dalam UU jalan akan kita robah bersama," ujarnya.

Masih kata dia lagi, sekarang yang menjadi persoalannya untuk jalan nasional sekarang sudah kurang lebih 70 hingga 80 persen mantap. Begitu juga jalan provinsi sudah 50 hingga 60 persen sudah mantap.

"Nah untuk jalan kabupaten masih 30 persen yang mantap. Maka artinya daerah kita itu kurang mampu membiayai jalannya. Jadi artinya harus ada regulasi baru yang pada akhirnya pemerintah pusat harus mengambil peran untuk membangun jalan itu," jelas politisi partai Golkar dapil Sulteng ini dengan mantap.

Ditambahkannya lagi, ini daerah yang sangat besar potensinya, bahkan tidak mustahil menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional. Oleh karena itu pemerintah pusat harus bersikap.

"Ini merupakan kabupaten yang sangat potensial. Oleh karen itu saya berharap kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal ini Bapak Basuki sebagai menteri PUPR bisa mengambil satu sikap melalui diskresinya yang pada akhirnya jalan kabupaten ini bisa segera dibangun kalau bisa disebut sebagai strategis nasional," ungkapnya.

Lanjutnya lagi, diskresi itu suatu hal uang baik dalam rangka mempercepat pembangunan dalam memenuhi kebutuhan di Kabupaten Pelalawan.

"Jadi kita berharap diskresi yang dapat dilakukan pemerintah pusat dalam menyelesaikan jalan kabupaten di wisata bono ini," katanya mengakhiri.

(ton)