Pulang dari Daerah Pendemi Covid-19 Penyebab Naiknya ODP di Kabupaten Pelalawan

PANGKALAN KERINCI (MR) - Saat ini Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Kabupaten Pelalawan berjumlah 222 Orang dari sebelumnya 151 Orang. Sedangkan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 3 Orang dari sebelumnya 5 Orang. 

Demikian disampaikan Bupati Kabupaten Pelalawan HM Harris saat melakukan Vidio Conference dengan Gubernur Riau Syamsuar di Ruang Rapat Bupati Lantai II Kantor Bupati, Senin (30/3/2020).

Dijelaskannya lagi, kenaikan tersebut dipicu adanya yang pulang dari maupun pergi ke daerah Pendemi Covid19.

"Setelah pulang dari merantau maupun pulang dari melakukan perjalanan keluar daerah pendemi, mereka langsung menjadi ODP," terangnya kepada Gubri Syamsuar.

Dalam kesempatan itu juga, Bupati menuturkan anggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid19 di Kabupaten Pelalawan sebesar Rp25 Miliar.

"Itu berasal dari anggaran di Dinas Kesehatan yang kita geser peruntukannya. Bila kurang akan kita coba dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya," jelas dia.

Masih kata Ia lagi, untuk saat ini anggaran yang berhasil kita geser dari Dinas Kesehatan sebesar Rp6,95 M yang diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan tahun 2020.

"Anggaran tersebut kita prediksi cukup untuk 2 bulan kedepannya. Masih akan ada lagi pembahasan di OPD," jelas dia lagi.

Diakhir keterangannya, Harris juga menyampaikan kepada Gubernur Syamsuar tentang adanya bantuan Rapid Test Covid19 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebanyak 100 Pcs. 

"40 Pcs alat tersebut untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Selasih dan sisanya 60 Pcs untuk Puskesmas," ujar Harris seraya menambahkan untuk Kabupaten Pelalawan butuh 1000 Rapid Test yang akan diaplikasikan dari APBD Kabupaten Pelalawan. 

Mendapat jawaban tersebut Gubernur Riau Syamsuar meminta kepada Bupati Harris agar alokasi anggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid19 ini, penghitungannya harus maksimal.

"Lebih baik maksimal pak Bupati daripada nanti agak kerepotan. Kemudian juga didata benar-benar masyarakat yang akan menerima Bantuan Sosial maupun Program Keluarga Harapan (PKH)," kata Syamsuar mengakhiri. (ton)