Aceh Butuh Pemimpin Berani, Bukan Pemimpin Amatiran

TERKAIT keputusan Plt. Gubernur Aceh tentang penetapan zona dalam hal penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh terkesan lambat dan mengada-ngada dikarenakan Provinsi Aceh masih kecil persentase dalam hal penyebaran virus Corona.

Terakhir dalam informasi Pemerintah Pusat, Provinsi Aceh hanya memiliki 20 kasus dimana di antaranya 18 kasus sudah dinyatakan sembuh dan satu orang meninggal dunia. jika kita ambil kesimpulan berarti hanya satu kasus yang masih menjadi perhatian dan pemerintah bisa melakukan pemantauan dengan mudah.

Kita sama sama mengetahui penanganan Virus Covid-9 itu penting dalam hal menjaga kesehatan masyarakat, tapi jika kita cermati dengan perkembangan hari ini banyak daerah sudah menetapkan "new Normal " artinya sudah melakukan hal yang baru, entah kenapa Pemerintah Aceh masih jalan di tempat. karena penetapan zonasi mestinya dilakukan di awal virus itu berkembang bukan sebaliknya. 

Saya melihat Pemerintah Aceh  lambat dan terkesan amatir sekali dan tidak sesuai dengan konsensus dalam hal pelaksanaan kegiatan program apakah itu tentang penanganan virus Covid19 maupun kegiatan lainnya seperti auto pilot dalam hal penerbangan. Sampai hari ini masih banyak yang mesti di lakukan terobasan oleh Pemerintah Aceh apakah itu bidang ekonomi , sosial , energi dan sebagainya.

Baru-baru ini bisa di lihat bagaimana pemberitaan media masalah yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Aceh dengan membiarkan lembu yang tidak berdosa dalam keadaan lapar hingga menyebabkan kematian, begitu juga tentang penanganan mahasiswa yang berada di luar Aceh baik didalam negeri maupun luar negeri perihal pemberian bantuan sampai hari ini masih bermasalah karena banyak mahasiswa yang belum mendapatkan Bantuan.

Aceh punya Tradisi yang berbeda punya Lex Special serta memiliki Otonomi  khusus yang berbeda dengan daerah lain. Semestinya pelaksana tugas Gubernur Aceh paham dan menjalankan itu. 

Masyarakat menginginkan adanya lompatan besar yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh walaupun di awal awal pemerintahan kita mengetahui bahwa Guburnur Aceh Irwandi Yusuf ditangkap KPK. Jangan ambil itu menjadi alasan Plt. Guburnur Aceh takut dalam hal menjalankan roda pemerintahan. 

Jika Memang Plt. Guburnur Aceh tidak mampu dalam hal pengelolaan pemerintahan Aceh sebaiknya mundur dengan teratur dari pada muncul opini atau sejarah yang tidak baik dikemudian hari dalam hal  kemajuan Aceh kedepan. Karena Aceh butuh pemimpin yang berani bergerak dalam memajukan Aceh kedepan.        

Apalagi dengan pernyataan Plt. Gubernur Aceh yang diwakili oleh asisten II Sekda Aceh yang menetapkan ada sembilan Kabupaten/Kota di Aceh yang berstatus zona merah, hal ini menuai kritikan dari sembilan Kabupaten tersebut. Atas hal ini sembilan Kabupaten tersebut tidak menerima atas penetapan zona merah covid 19.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh juga menyatakan tidak mengetahui kriteria penetapan sembilan Kabupaten/Kota di Aceh yang mana dimasukan dalam zona merah. Bedasarkan hal diatas antara pernyataan Plt. Gubernur Aceh dan Kadis Kesehatan Aceh tidak ada korelasi yang jelas, sehingga  meresahkan masyarakat Aceh.

Apakah isu tersebut dibuat hanya sebagai dalih untuk menghabiskan anggaran penanggulangan Covid 19 di Aceh sekitar 1,7 Triliun?, kita berharap Pemerintah Aceh lebih teliti dan responsif dalam menangani persoalan yang ada di Aceh, baik itu kasus Covid-19, peternakan sapi yang busung lapar, atau masalah lainnya yang harus menjadi prioritas penyelesaian Pemerintah Aceh, sehingga masyarakat merasakan hadirnya Pemerintah di tengah-tengah permasalahan yang mereka rasakan.

Penulis : Syahrul Indra S.Pd, Sekretaris Jenderal Ikatan Pemuda Nagan Raya (IPNR)