Kenapa SRG Belum Terlaksana? Ini Jawaban Disdagtri Inhil

TEMBILAHAN (MR) - Sistem Resi Gudang atau disingkat SRG merupakan salah satu program kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagtri).

Butuh waktu lama, perancangan SRG sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 2018, Perda tentang SRG dibentuk dan sudah disetujui oleh Kementerian Perdagangan RI.

Artinya, sisi payung hukum dinilai sudah tidak ada masalah. Tapi kenapa sampai triwulan ketiga tahun 2020 ini Program SRG belum dapat terlaksana? Ternyata masih ada beberapa tahapan yang mesti dilewati.

Menurut Plt Kepala Disdagtri Kabupaten Inhil, Dhoan Dwi Anggara, tahapan tersebut diantaranya adalah gudang dan pengelola gudang.

"Kita sudah memiliki gudang yakni di Parit 21 Tembilahan, hasil inspeksi dinyatakan bahwa gudang tersebut berstandar SNI. Bukan gudangnya saja, tapi fasilitas di dalamnya juga seperti harus ada pengatur suhu," katanya, belum lama ini.

Sebenarnya, lanjut Dhoan, upaya pemenuhan standar sudah diupayakan melalui anggarkan tahun 2020, namun karena wabah Covid-19, ada saja kendalanya seperti tertunda pekerjaan dan lain-lain.

"Tapi Alhamdulillah, sekarang sudah mulai lagi dikerjakan lagi," sambungnya.

Kemudian, untuk pengelola gudang, sampai hari ini katanya masih belum selesai yakni dalam tahap penyusunan Direksi.

Belum lagi soal keahlian, mereka sebagai pengelola mesti dapat pelatihan terlebih dahulu. Tujuannya tak lain, agar Program SRG kedepan benar-benar terlaksana dengan baik.

"Belum lagi soal penjamin, SRG bisa terlaksana jika ada pihak lainnya sebagai penjamin penyimpanan kopra selama di gudang seperti pihak Bank. Artinya, banyak pihak yang terlibat untuk dapat menjalankan SRG ini," paparnya.

"Yang perlu diyakini bahwa SRG ini bermanfaat untuk para petani kelapa. Karena umumnya, SRG dapat kita sebut sebagai tunda jual, karena ketika harga nanti sedang turun, masyarakat punya alternativ untuk tidak menjual kelapanya," tutupnya. (advertorial)