DPRD Kota Tanjungpinang Gelar Rapat Paripurna Hari jadi ke 20 Kota Otonom


Dibaca: 4466 kali 
Senin, 18 Oktober 2021 - 00:35:32 WIB
DPRD Kota Tanjungpinang Gelar Rapat Paripurna Hari jadi ke 20 Kota Otonom
TANJUNGPINANG (MR) - Usai melaksanakan Upacara Bendera di Halaman Kantor Walikota, masih dalam rangkaian sempena peringatan Hari Jadi ke-20 Kota Otonom Tanjungpinang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar paripurna istimewa yang dilaksanakan di Ruang Utama Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Minggu (17/10).
 
Paripurna istimewa tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Hj. Yuniarni Pustoko Weni, SH, didampingi Wakil Ketua I, Novaliandri Fathir, SH, MH, Wakil Ketua II, Hendra Jaya, S.IP. Turut hadir Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Hj.Marlin Agustina, Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S. IP dan Wakil Walikota Tanjungpinang, Endang Abdullah, S.Kp, M.Si.
 
Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, S.IP, dalam pidatonya menuturkan, memaknai HUT otonom menjadikan masyarakat Tanjungpinang menyatu dalam kebersamaan dengan gotong royong dalam segala segi tatanan kehidupan masyarakat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang demokratis dan ketakwaan. 
 
“Peringatan Hari Jadi Kota Otonom Tanjungpinang yang ke-20 ini, kita jadikan sebagai sarana introspeksi terhadap apa yang telah dan akan kita lakukan demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini memang tidak mudah untuk diwujudkan, akan tetapi dengan dilandasi rasa memiliki, komitmen yang sungguh-sungguh dan semangat kebersamaan membangun kota Tanjungpinang, Insyaallah secara bertahap dapat kita wujudkan,” Ungkap Rahma.
 
Rahma menyampaikan, beberapa indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah tercapai, namun dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 juga terdapat beberapa indikator dan target capaian yang perlu revisi dan penyesuaian dengan kondisi terkini serta penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 yang di mutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050 tahun 2020.
 
"Berdasarkan hal ini kami pemerintah kota Tanjungpinang mengharapkan kerjasama dan dukungan dari bapak/ibu pimpinan dan anggota DPRD untuk bersama-sama menyukseskan tahapan revisi RPJMD dan penetapan regulasi terhadap perubahan tersebut," Tambahnya.
 
Selama kurun waktu 2018-2021, tercatat dari 8 indikator tujuan pembangunan RPJMD, sebanyak 4 indikator telah mencapai target 2020, hal ini menunjukkan pencapaian target indikator tujuan pembangunan RPJMD tahun 2018-2023 mencapai sebesar 50%. Sementara, pencapaian sasaran pembangunan RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023, tercatat dari 34 indikator sasaran pembangunan RPJMD, sebanyak 22 indikator telah mencapai target pada tahun 2020, hal ini menunjukkan pencapaian target indikator sasaran pembangunan RPJMD mencapai 64,7%. Memasuki tahun 2019-2020, capaian program dan kinerja yang menjadi prioritas pembangunan dalam satu tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kota Tanjungpinang, diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, pariwisata, dan penanganan Covid-19 di Kota Tanjungpinang.
 
“Kita ketahui bersama sejak awal tahun 2020 sampai saat ini masih dalam kondisi pandemi covid-19. Pandemi covid-19 sangat mempengaruhi visi misi dan program-program yang direncanakan di awal jabatan walikota dan wakil walikota tanjungpinang. Sejumlah program harus dibatalkan demi mengalihkan anggaran untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi," ucapnya.
 
Pemko Tanjungpinang telah melakukan refocusing anggaran guna mengantisipasi penurunan jumlah pendapatan, baik yang bersumber dari pendanaan pemerintah pusat juga yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang yaitu, penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengamanan sosial, serta percepatan vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity masyarakat Kota Tanjungpinang.
 
Rahma berharap, prestasi yang telah di raih, hendaknya tidak membuat cepat berpuas diri namun di jadikan sebagai energi positif untuk mendorong performa dan kinerja terbaik dalam peningkatan kinerja pemerintahan.