Kebutuhan Makan Siswa Posotif Covid 19 di Jambi Masih Ditanggung Wali Murid

JAMBI (MR) - Kebutuhan makan minum siswa positif Covid 19 yang diisolasi di SMA Titian Teras Jambi, mulai 18 hingga 19 Februari 2022, masih ditanggung pihak sekolah. 

Biaya untuk penanganan standar gisi dan kesehatan siswa seperti; makan, minum dan suplemen atau susu, masih tanggung komite sekolah yang dipungut dari wali murid. 

Ironisnya, sampai kini sebagian besar orang tua siswa, belum membayar duit itu sejak bulan Januari 2022. 

Informasi ini ditulis berdasarkan surat pemberitahuan tentang kendala pelaksanaan isolasi terpusat (Isoter) di SMA Titian Teras Jambi, yang dikirimkan pihak sekolah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.   

Surat yang diteken Kepada Sekolah Titian Teras, Adi Triono tertanggal 19 Februari 2022 ini, ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Sudirman. 

Dalam surat bernomor S-075/DISDIK 2.1/SMAN-TT/II/2022 ini, diceritakan sejumlah kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam menangani proses isolasi mandiri siswa positif Covid 19.

Surat yang bersifat sangat penting tersebut ditembuskan kepada Gubernur Jambi, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota se Provinsi Jambi serta arsip. 

Menyikapi persolan ini, Ketua LSM 9 Jambi, Raden Jamhuri mengatakan, dengan adanya surat tersebut, ini menunjukan minusnya tingkat komunikasi dan koordinasi lintas sektoral yang ada di Pemprov Jambi. 

Terkait penggunaan dana dari komite sekolah, menurut Jamhuri, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. 

"Apa lagi yang kami dengar APBD Pemprov tidak ada anggaran untuk penanganan itu. Wah, ini sesuatu yang luar biasa ini", sebut Jamhuri kepada media ini, Selasa (22/02/22). 

Seharusnya, menurut Jamhuri, terkait persoalan ini sekda selaku pejabat publik harus punya kebijakan dan harus tanggap darurat. 

"Tidak ada alasan APBD tidak ada itu, inikan nyawa anak manusia, ini nyawa anak bangsa, generasi penerus. Kalau ini harus dikembali ke orang tua masing-masing, ini menjadi tandatanya besar, pokoknya sekda harus punya ketegasan untuk mencarikan solusinya", kata Jamhuri. 

Jamhuri menambahkan, sekda memang harus punya ketegasan untuk mencarikan solusi ini, jangan ada istilah para siswa dikembalikan atau dirawat oleh orang tua masing-masing dengan alasan tidak ada anggaran.

"Jangan dibiarkan, karena kalau para siswa dikebalikan ke orang tua masing-masing, itu sama saja telah membantu menyebarluaskan virus ", ujarnya. 

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Jambi. Padahal jumlah kasus Covid di sana telah mencapai 213 dari 512 siswa.

Kepala Diskominfo Provinsi Jambi, Nurahmat Herlambang saat diminta sebagai penghubung ke pihak terkait di Pemprov Jambi, Selasa (22/02/22) belum merespom pesan WhatsApp-nya. (Rizal Ependi)