Kepala Bappenas: Bengkulu Dihadapkan Masalah Konektivitas dan Kemiskinan

BENGKULU (MR) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Provinsi Bengkulu sampai saat ini masih dihadapkan masalah serius, yakni konektivitas dan kemiskinan sehingga sulit untuk keluar dari status daerah tertinggal di kawasan barat Indonesia.

"Dua program ini menjadi fokus rencana pembangunan dalam bentik program maupun proyek yang akan diusulkan ke pemerintah pusat," kata Bambang ketika membuka Musrenbang Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) 2018, di Bengkulu, Kamis (13/4).

Ia mengatakan, secara geografis Provinsi Bengkulu memang sulit jika dilihat dari peta alur perekonomian yang saat ini ada di Indonesia, meski upaya membuka keterisolasian pada masa Orde Baru telah dilakukan, yakni membuka pelabuhan Pulau Bai.

Namun arus ekonomi ada di Timur, bukan di Barat Pulau Sumatera. Demikian pula sektor laut susah, sehingga perlu membuka melalui darat, paling tidak ke provinsi tetangga atau ada akses langsung ke jalan tol Sumatera yang rencananya akan dibangun.

Soal kemiskinan di Provinsi Bengkulu, Kepala Bappenas mengatakan, harus memprioritaskan pada sektor hulu dengan memulai pelayanan dasar tempat tinggal rumah tangga miskin. Kemudian dilanjutkan pada bidang kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dasar. "Di Bengkulu ini harus ada langkah memotong lingkaran kemiskinan dan pemutusan itu bukan di ujung tetapi dari pangkalnya," ujarnya.

Terkait Visit Wonderful Bengkulu 2020, Menteri PPN/Kepala Bappenas memberikan apresiasi terhadap program prioritas Gubernur Bengkulu tersebut.

Ia menilai program kunjungan wisata Visit Wonderful Bengkulu 2020, sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang prospektif. "Visit 2020 bagus, Bengkulu memang harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi ke depan mengingat daerah ini sebagai destinasi wisata pada tahun 2020 mendatang, saya rasa sangat bijak hal ini," ujarnya.

Bambang mengatakan, membangun pariwisata tidak bisa instan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu perlu persiapkan semua aspek, mulai dari pembangunan fisik hingga juga Sumber Daya Manusia (SDM).

"Infrastrukturnya harus dibangun, masyarakatnya sudah harus terbiasa untuk menerima wisatawan, dan dukungan anggaran dana yang cukup, tidak saja bersumber dari APBN, tapi membuka kesempatan dukungan dari kalangan swasta," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengatakan, kondisi Provinsi Bengkulu saat ini ada 653 desa tertinggal dengan kondisi masyarakat harus berkubang dengan lumpur di saat hujan, juga minim penerangan listrik.

Tidak hanya itu, kata Ridwan Mukti, angka kemiskinan Provinsi Bengkulu, hampir dua kali lipat angka kemiskinan nasional. "Angka kemiskinan di Bengkulu hampir menyentuh 18 persen, dan ada kabupaten yang angkanya kemiskinan di atas 20 persen," ujarnya.

Ridwan mengatakan, aparatur pemerintahan fokus pada program prioritas, yakni pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan, hingga program kunjungan wisata Wonderful Bengkulu 2020.

"Kita harapkan kedatangan Menteri PPN/Kepala Bappenas bukan saja mendengar keluhan Bengkulu, tetapi juga dapat melihat langsung potret ketimpangan pembangunan di Indonesia," ujarnya.

Gubernur Ridwan menambahkan, ada 5 program prioritas, yakni pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan, penguatan komoditas unggulan Agromaritim, pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi, transformasi birokrasi berbasis IT, serta Visit Wonderful Bengkulu 2020.

"Program kunjungan wisata dengan pelbagai even festival, kami rancang bukan hanya sekedar hiburan semata. Tetapi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujarnya.*** (brt1)