Pemprov Riau Perkuat Integritas dan Transparansi SPMB 2026/2027

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya menghadirkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2026/2027 yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Selain memperkuat sistem digitalisasi, Pemprov Riau juga memastikan seluruh anak di daerah tersebut tetap memperoleh akses pendidikan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan terdapat tiga komitmen utama yang menjadi fokus Pemprov Riau dalam penyelenggaraan SPMB tahun ini. Menurutnya, seluruh pihak harus memiliki pemahaman yang sama dan turut mengawal pelaksanaan penerimaan murid baru agar berjalan sesuai ketentuan.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, ada tiga komitmen besar yang harus kita deklarasikan bersama agar seluruh pihak dapat saling memahami dan mengawasi pelaksanaannya. Pertama, memastikan seluruh proses berjalan sesuai sistem dan aturan yang berlaku,” kata Syahrial Abdi di Balai Serindit, Pekanbaru, Kamis (4/6).

Ia menjelaskan, Pemprov Riau telah melakukan berbagai pembenahan guna menjawab tantangan yang muncul dalam pelaksanaan SPMB. Mulai dari perbaikan layanan, penyempurnaan aplikasi, hingga peningkatan digitalisasi dilakukan secara berkelanjutan agar sistem penerimaan semakin transparan dan mudah diakses masyarakat.

“Kami telah melakukan perbaikan proses, pembenahan aplikasi, serta peningkatan digitalisasi secara dinamis untuk menjawab berbagai tantangan di lapangan. Berbagai jalur penerimaan resmi juga telah disiapkan, seperti jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi,” jelasnya.

Menurut Syahrial, seluruh jalur penerimaan tersebut telah dirancang dalam satu sistem yang terintegrasi untuk menjamin prinsip keadilan bagi seluruh calon peserta didik. Karena itu, ia menegaskan tidak boleh ada intervensi maupun perlakuan khusus yang dapat mencederai proses seleksi.

“Seluruh jalur ini merupakan satu kesatuan sistem untuk mewujudkan keadilan. Tidak boleh ada perlakuan khusus ataupun intervensi dalam bentuk apa pun yang dapat merusak prinsip tersebut,” tegasnya.

Komitmen kedua, lanjut Syahrial, adalah menjaga integritas seluruh penyelenggara SPMB. Untuk itu, Pemprov Riau meminta seluruh kepala sekolah, panitia, operator aplikasi, pengawas, hingga jajaran Cabang Dinas Pendidikan bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab.

Ia mengingatkan agar tidak ada praktik manipulasi data, pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, maupun bentuk kecurangan lainnya yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan murid baru.

“Jangan membuka ruang bagi manipulasi data, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, maupun praktik curang lainnya yang dapat merusak kepercayaan publik,” ujarnya.

Selain melakukan pembenahan internal secara struktural, Pemprov Riau juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung pelaksanaan SPMB melalui mekanisme dan koridor hukum yang berlaku.

“Kami terus melakukan pembenahan internal. Namun kami juga berharap seluruh pihak dapat berkoordinasi sesuai aturan yang berlaku demi menjaga integritas pelaksanaan SPMB,” katanya.

Komitmen ketiga adalah memastikan seluruh anak di Provinsi Riau tetap mendapatkan akses pendidikan. Syahrial mengakui, masih banyak orang tua yang berfokus pada sekolah negeri tertentu, sementara daya tampung sekolah negeri belum mampu mengakomodasi seluruh lulusan setiap tahunnya.

“Sering kali orang tua hanya menginginkan anaknya masuk ke sekolah negeri tertentu. Ketika tidak diterima, anak memilih tidak melanjutkan sekolah. Padahal daya tampung sekolah negeri masih terbatas dibanding jumlah lulusan yang ada,” ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Riau telah berdiskusi dengan berbagai sekolah swasta dan penyelenggara pendidikan. Langkah ini dilakukan agar seluruh anak tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan meskipun tidak diterima di sekolah negeri.

Menurut Syahrial, komitmen menghadirkan SPMB yang bersih dan transparan harus berjalan seiring dengan upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Selain itu, Pemprov Riau bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Dinas Pendidikan terus mendorong pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) serta revitalisasi ruang kelas guna meningkatkan kapasitas layanan pendidikan.

“Pemprov Riau bersama BPMP dan Dinas Pendidikan terus bergerak menambah Unit Sekolah Baru serta merevitalisasi ruang kelas. Kami juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Alhamdulillah perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pendidikan di Riau untuk tahun ini dan 2027 semakin meningkat,” pungkasnya. Adv