Banjir Berkepanjangan di Senepis, Warga Minta PT SGP Beri Kepastian Tertulis

DUMAI (MR) – Banjir berkepanjangan yang melanda Kampung Tengah dan Kampung Baru, kawasan Senepis, Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, dikeluhkan masyarakat setempat. Genangan air disebut telah merendam kebun, sawah, dan permukiman warga, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, termasuk akses pendidikan anak-anak dan pelayanan kesehatan.

Di tengah kondisi tersebut, warga menduga persoalan banjir berkaitan dengan saluran pembuangan milik PT Suntara Gaja Pati (SGP) yang dialirkan ke parit masyarakat. Mereka menilai kondisi saluran air perlu diperiksa secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab banjir yang disebut berlangsung dalam waktu lama.

Atas kondisi itu, masyarakat mendesak PT SGP memberikan kepastian tanggung jawab terhadap normalisasi parit yang mereka anggap perlu dilakukan untuk membantu mengatasi persoalan genangan air.

Warga juga meminta Pemerintah Kota Dumai melalui instansi terkait segera turun ke lapangan guna meninjau kondisi saluran air, memeriksa penyebab banjir, serta memfasilitasi penyelesaian antara masyarakat dan pihak perusahaan.

Hingga berita ini disusun, dugaan keterkaitan saluran pembuangan PT SGP dengan banjir tersebut masih berupa keterangan dan penilaian warga. Belum ada hasil pemeriksaan resmi yang memastikan penyebab banjir maupun tanggapan resmi perusahaan yang dapat dicantumkan dalam pemberitaan ini.

Salah seorang warga, Boru Sitanggang, menegaskan bahwa masyarakat menginginkan kepastian konkret dari perusahaan, khususnya mengenai rencana normalisasi parit yang digunakan sebagai saluran air.

Menurutnya, warga tidak ingin persoalan tersebut terus berlarut-larut tanpa kejelasan penyelesaian. Ia menyatakan masyarakat akan mengambil sikap apabila tidak ada pertanggungjawaban yang jelas dari pihak perusahaan.

“Kalau tidak ada pertanggungjawaban untuk menormalisasi parit, kami warga di sini akan tutup. Namun, kalau pihak PT SGP berjanji melakukan normalisasi secara tertulis, silakan gunakan parit masyarakat,” ujar Boru Sitanggang.

Pernyataan tersebut mencerminkan tuntutan warga agar penggunaan parit masyarakat disertai kejelasan tanggung jawab dan komitmen penyelesaian apabila kondisi saluran dinilai membutuhkan perbaikan.

Bagi masyarakat, kepastian tertulis dinilai penting agar rencana normalisasi tidak hanya menjadi pembicaraan, tetapi memiliki kejelasan mengenai komitmen pelaksanaan.

Meski demikian, rencana penutupan saluran yang disampaikan warga masih berupa ancaman atau sikap yang mereka nyatakan. Persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar tidak menimbulkan persoalan baru pada aliran air maupun lingkungan sekitar.

Dampak banjir, menurut keterangan warga, tidak hanya menyentuh sektor pertanian dan kondisi permukiman, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat, terutama aktivitas pendidikan anak-anak.

Lasiem, warga Senepis lainnya, mempertanyakan bagaimana anak-anak dapat menjalankan kegiatan sekolah apabila kampung mereka terus terendam banjir dalam waktu lama.

“Anak-anak sekolah kami bagaimana bisa bersekolah kalau kampung kami terendam banjir dalam waktu lama?” keluh Lasiem kepada awak media, Senin (19/10/2026).

Keluhan tersebut menggambarkan kekhawatiran masyarakat terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak di tengah kondisi lingkungan yang mereka nilai belum kondusif.

Apabila genangan air menghambat akses jalan dan mobilitas warga, kegiatan belajar anak-anak berpotensi ikut terdampak. Namun, sejauh ini belum tersedia keterangan terverifikasi mengenai jumlah siswa yang terdampak, sekolah yang mengalami gangguan, maupun tingkat keterisolasian wilayah tersebut.

Karena itu, warga berharap instansi terkait tidak hanya meninjau persoalan banjir dari sisi infrastruktur, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat.

Masyarakat berharap Pemerintah Kota Dumai segera merespons keluhan tersebut melalui pemeriksaan langsung di Kampung Tengah dan Kampung Baru, Senepis.

Warga meminta dinas atau instansi teknis yang berwenang memeriksa kondisi parit, aliran air, serta kemungkinan faktor lain yang menyebabkan genangan bertahan lama.

Pemeriksaan lapangan dinilai penting untuk memastikan apakah kondisi saluran pembuangan, kapasitas parit, sedimentasi, perubahan tata air, curah hujan, atau faktor lainnya berkontribusi terhadap banjir yang dikeluhkan masyarakat.

Warga juga meminta pemerintah memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dan manajemen PT SGP. Melalui pertemuan tersebut, diharapkan masing-masing pihak dapat menyampaikan keterangan, memeriksa kondisi saluran secara bersama-sama, dan menyepakati langkah penyelesaian berdasarkan hasil pemeriksaan.

Jika normalisasi parit memang diperlukan, masyarakat berharap ada kejelasan mengenai bentuk pekerjaan, jadwal pelaksanaan, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan agar penanganannya dapat dipantau bersama.

Permintaan tersebut masih merupakan aspirasi masyarakat dan belum dapat disebut sebagai hasil pemeriksaan maupun keputusan resmi Pemerintah Kota Dumai.

Selain menyoroti persoalan banjir dan saluran air, warga juga meminta agar dugaan perambahan hutan serta persoalan penguasaan lahan di kawasan tersebut ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kewenangan.

Masyarakat menginginkan adanya pemeriksaan terhadap persoalan lingkungan dan status penguasaan lahan agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Namun, dugaan perambahan hutan dan persoalan penguasaan lahan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan lapangan, dokumen pertanahan, serta keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Penanganan yang transparan dan sesuai ketentuan hukum diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat sekaligus memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan kewenangan yang berlaku.

Untuk memastikan penyebab banjir, pemeriksaan teknis terhadap sistem drainase dan tata air di kawasan tersebut menjadi langkah penting. Pemeriksaan dapat mencakup kondisi parit, kapasitas aliran, titik-titik penyumbatan, elevasi saluran, serta hubungan antara saluran pembuangan dan genangan di permukiman maupun lahan pertanian.

Apabila ditemukan adanya saluran yang memerlukan perbaikan atau normalisasi, langkah penanganan perlu ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, perusahaan perlu diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan mengenai saluran pembuangan yang dipersoalkan warga, termasuk fungsi saluran, kondisi teknis, dan langkah yang mungkin telah atau akan dilakukan.

Keterangan dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat diperlukan agar persoalan ini tidak hanya berhenti pada saling menyampaikan dugaan, tetapi dapat diarahkan menuju penyelesaian yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi masyarakat Kampung Tengah dan Kampung Baru, persoalan banjir bukan sekadar genangan air, melainkan kondisi yang menurut mereka telah memengaruhi lahan penghidupan, kenyamanan tempat tinggal, mobilitas, pendidikan anak-anak, dan akses terhadap layanan kesehatan.

Warga berharap PT SGP segera memberikan kepastian tertulis mengenai tuntutan normalisasi parit. Mereka juga meminta Pemerintah Kota Dumai dan instansi terkait menindaklanjuti keluhan tersebut melalui pemeriksaan langsung dan koordinasi dengan semua pihak.

Penyelesaian yang diharapkan masyarakat adalah langkah konkret berdasarkan hasil pemeriksaan, kejelasan tanggung jawab, serta komitmen yang dapat dipantau pelaksanaannya.

Hingga ada keterangan resmi dan hasil pemeriksaan di lapangan, penyebab banjir serta dugaan keterkaitannya dengan saluran pembuangan PT SGP masih perlu ditelusuri lebih lanjut.

Masyarakat kini menunggu respons dari pihak perusahaan dan pemerintah agar persoalan yang mereka keluhkan tidak terus berlarut-larut dan dapat ditangani secara adil, transparan, serta sesuai ketentuan yang berlaku. (Riko)