Tantowi Yahya: DKI Butuh Panglima Seperti Ahok

MonitorRiau.com, Jakarta - Anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Jakarta II Tantowi Yahya mengaku, mendapat keluhan masyarakat Jakarta tentang perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta.‎ Keluhan itu diterima saat bertemu warga dalam masa reses di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara, yang merupakan dapilnya.

"Saat masa reses kedua ini, saya menerima banyak keluhan dari warga DKI Jakarta tentang perseteruan gubernur dengan DPRD DKI. Mereka meminta perseteruan tersebut segera diakhiri," kata Tantowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Selain mengeluhkan perseteruan, warga juga khawatir pengesahan APBD DKI akan molor dan berimbas pada kurangnya pelayanan Pemprov DKI. Selain itu, berbagai anggaran untuk warga miskin juga akan terhenti serta pembangunan infrastruktur menjadi terhambat.

"Warga juga menyampaikan bila APBD tak kunjung disahkan maka akan berimbas pada pelayanan warga khususnya warga miskin dan anggaran yang selama ini untuk membantu warga menjadi berhenti. Nanti juga kan imbasnya infrastruktur terbengkalai," jelas Tantowi.

Tantowi menegaskan, DKI Jakarta butuh pemimpin tegas dan bersih seperti Ahok dalam memberantas korupsi. Namun dia menekankan, tetap harus menggunakan etika yang bersifat edukatif agar bisa dicontoh rakyat.

"Saya setuju pemberantasan korupsi di Jakarta, bahkan DPR dan DPRD. Insya Allah Ahok bersih. Kita butuh panglima memimpin Jakarta seperti Ahok, tapi jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti nama-nama hewan disebutkan. Jangan sampai diikuti anak-anak kita nanti," tegas dia.

‎Politisi Partai Golkar ini meminta Ahok segera bekerja untuk rakyat dan menghentikan perseteruannya dengan DPRD.‎ Karena menurut dia, Ahok tidak bisa bekerja sendirian tanpa bermitra dengan DPRD.

"Perseteruan dengan DPRD pasti memecah konsentrasi Ahok. Nggak mungkin Ahok bisa bekerja bila pikirannya terbelah mengurusi perseteruannya. Maka itu Ahok harus segera menghentikan polemik ini. Sehebat apapun Ahok, di indonesia itu harus kolektif kolegial di mana DPRD dengan gubernur harus menjadi mitra, bukan berarti kongkalikong," tandas Tantowi.(liputan6.com)