Kesadaran Masyarakat Melindungi Lahan Gambut Meningkat

JAKARTA (MR) -  Kesadaran masyarakat yang hidup di lahan gambut dan sekitarnya menjaga lingkungannya semakin meningkat. Hal ini terungkap dalam laporan Badan Restorasi Gambut (BRG) mengenai pencapaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sepanjang 2017. 

Kepala BRG, Nazir Foead mengatakan, tahun ini BRG melakukan berbagai kegiatan di antaranya pembasahan ekosistem gambut, pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu BRG juga melakukan perencanaan restorasi dan pemetaan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), pembangunan demonstration plot pertanian gambut terpadu serta pemasangan alat pemantau tinggi muka air.

Dalam Rencana Strategis BRG 2016-2020 disebutkan, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut berkaitan erat dengan pencapaian manfaat ekonomi, sosial dan yang paling utama ekologi. "Restorasi gambut tidak sekadar membasahi lahan gambut dan menanam kembali untuk memperbaiki ekosistem yang rusak, tetapi juga memberdayakan masyarakat yang hidup di lahan gambut," kata Nazir di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Deputi Edukasi Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan BRG, Myrna A Safltri mengatakan, tahun ini BRG memfasilitasi 75 desa dan kelurahan di 7 provinsi target restorasi gambut. Desa-desa tersebut tersebar di Riau (11), Jambi (10), Sumatera Selatan (15), Kalimantan Barat (16), Kalimantan Tengah (10), Kalimantan Selatan (10) dan Papua (3).

"Total luas wilayah desa dan kelurahan itu  1.180.441 hektare dengan areal lahan gambut yang dikelola masyarakat sekitar 878.326 hektare. Dari luas itu, 267.111 hektar menjadi target restorasi gambut. BRG menjalankan program Desa Peduli Gambut, yang mana masyarakat menjadi garda depan pemeliharaan ekosistem gambut," kata Myrna.

Dalam upaya revitalisasi mata pencaharian masyarakat, Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan BRG, Alue Dohong melaporkan, ada 101 kelompok masyarakat (Pokmas) telah dibina untuk mengelola lahan tanpa bakar. Misalnya, pengembangan komoditi lokal, perikanan air tawar, peternakan, dan budidaya lebah madu. 

“Sampai saat ini, jumlah warga yang melakukan pembakaran gambut makin berkurang. Melalui revitalisasi mata pencaharian, telah tumbuh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem gambut," ujarnya.

Alue melanjutkan, sepanjang 2017 BRG memfasilitasi pembangunan infrastruktur pembasahan gambut berupa sumur bor, sekat kanal, dan penimbunan kanal di 6 provinsi. Keenam provinsi tersebut yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. 

Total luas pembasahan terdampak sekitar 200.000 hektare. Rinciannya 103.476 hektare sebagai dampak pembasahan infrastruktur yang dibangun BRG dan 98.978 hektare dari kegiatan pembasahan yang dilakukan para mitra. Dari luas itu, lebih 60% (sekitar 62.126 hektare) berada di Kalimantan Tengah. 

Sumur Bor yang dibangun BRG 5.900 unit, sekat kanal yang dibangun bersama masyarakat dan perguruan tinggi 1.849, dan kanal yang ditimbun permanen ada 110 titik. "Sampai pertengahan Desember 2017, BRG telah melakukan restorasi dengan seluruh aspek teknis, sosial dan ekonomi pada sekitar 1 juta hektare," jelasnya.

BRG merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan ini dibentuk pada 6 Januari 2016 melalui Peraturan Presiden No 1/2016. Fungsi dan tugas BRG adalah mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di 7 provinsi yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. BRG ditargetkan merestorasi gambut yang rusak seluas kurang lebih 2 juta hektare hingga 2020. ***