Pemprov dan Pemda di Riau Keluhkan Kebijakan Pusat Soal Biaya Tes CPNS

PEKANBARU (MR) - Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tentang tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan Computer Assiated Test (CAT) yang menggunakan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberatkan pemerintah daerah.

 

Pasalnya pelaksanaan dengan sistem CAT UNBK ini harus dibiayai daerah. Padahal kalau CPNS dilaksanakan menggunakan CAT BKN anggarannya sudah tersedia di BKN.

 

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di kantor gubernur Riau, Selasa (9/10/2018).

 

Ahmad Hijazi mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari Kemenpan-RB terkait kebijakan tersebut. Surat itu dikeluarkan 2 Oktober 2018 lalu. Menurutnya kebijakan itu menjadi persoalan baru bagi daerah dalam perekrutan CPNS tahun ini. Tidak hanya Pemprov Riau, kabupaten/kota se-Riau juga mengeluhkan hal serupa.

 

"Soal penerimaan CPNS ini kita sudah rapat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) se-Riau. Mereka mengeluhkan CAT yang gunakan sistem UNBK," bebernya.

 

Padahal, lanjut Ahmad Hijazi, BKN sudah menyediakan sistem CAT. Bahkan anggaran untuk pelaksanaan CAT CPNS 2018 sudah disediakan BKN. Berbeda dengan pemerintah daerah yang belum mengalokasikan anggaran tersebut.

 

"Tapi Kemenpan-RB mengeluarkan surat untuk dilaksanakan ujian di sekolah-sekolah kepada kepala daerah menggunakan CAT UNBK," cakapnya.

 

Ahmad Hijazi menilai, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB ini terlalu mepet karena terakhir pendaftaran CPNS pertengahan Oktober. Sehingga daerah sulit melakukan persiapan.

 

"Kalau penerimaan CPNS menggunakan CAT UNBK, risikonya dana harus disiapkan kabupaten/kota. Sementara waktu sudah mepet, jadi kita sulit mempersiapkan itu," cakapnya.