MONITORRIAU.COM - Husnul Jamil Selaku Ketua KMP Aceh Darussalam mengutuk keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap aksi mahasiswa yang menolak keberadaan PT.  Emas Mineral Murni yang berlokasi di Beutoeng Ateuh Banggalang kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, Selasa (9/4/2019).

 

"Tindakan aparat kepolisian tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang merupakan perintah konstitusi yang tidak bisa dipisahkan dari iklim demokrasi kita," Katanya.

 

Jamil menambahkan, Pemukulan mahasiswa yang terjadi di depan kantor gubernur Aceh merupakan tindakan yang tidak bisa di biarkan begitu saja. 

 

"32 tahun Aceh dibantai secara besar besaran saat konfik GAM dan TNI, dilanjutkan kembali dengan di tetapkannya Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), Lalu hari ini aparat kepolisian membantai mahasiswa secara brutal," Tambahnya

 

Tindakan represif ini akan disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jendral Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D,. 

 

KMP Aceh Darussalam Juga meminta kepada Kapolri untuk mencopot jabatan  Irjen. Pol. Drs. Rio S. Djambak sebagai kapolda Aceh, karena tidak bisa kooperatif dan membiarkan tindakan brutal tersebut, seharusnya aparat kepolisian menjadi mitra dari mahasiswa dan pengayom dalam proses pendewasaan demokrasi yang ada di Aceh.

 

"Apabila Kapolda Aceh tidak di copot dari jabatannya maka di khawatirkan akan terjadi disintegrasi bangsa, khusus nya di regional Aceh, Aceh akan kembali bergejolak, apa lagi kemarin Hakim memvonis Gubernur Aceh drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc. dengan vonis 7 tahun penjara, ini sangat melukai hati rakyat Aceh, ditambah lagi korporasi asing sudah mulai menancapkan kaki nya di Aceh, jadi sangat wajar mahasiswa melakukan perlawanan atas keberadaan PT. EMM di Aceh," Ungkap Husnul Jamil Ketua KMP Aceh Darussalam. (red/Rls)