PANGKALAN KERINCI (MR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi I, II dan III di Ruang Rapat Komisi I Pangkalan Kerinci, Selasa (15/9) beberapa hari yang lalu.
 
RDP tersebut berkaitan adanya keluhan warga masyarakat Kecamatan Ukui karena seringnya Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kosong atau habis.

Dalam kesempatan itu hadir Menejer Humas Pertamina Region I Sumbagut Adytia, pihak SPBU dan Dinas perindustrian, perdagangan dan pasar (Disperindagsar) Kabupaten Pelalawan.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pelalawan Sozifao Hia dalam keterangannya menyebutkan, RDP ini dilaksanakan karena sudah cukup banyaknya laporan warga masyarakat yang merasa resah akibat seringnya BBM di SPBU Simpang Pulai kosong.

"Iya, kita mengadakan rapat dengan pihak Pertamina, SPBU Simpang Pulai dan Disperindagsar Kabupaten Pelalawan masalah kelangkaan BBM di Ukui," ujarnya.

Dijelaskannya lagi, kelangkaan ini dipicu karena adanya penjualan BBM berskala besar dengan memakai Jerigen oleh pihak SPBU kepada warga masyarakat dengan memakai surat rekomendasi dari desa dan Disperindagsar Kabupaten Pelalawan.

"Kalau terbukti mereka melakukan penjualan BBM berskala besar tanpa adanya surat izin dari yang berwenang kita minta pihak pertamina untuk memberikan sanksi," terangnya.

Untuk itu Ia meminta agar pihak SPBU tidak melayani warga masyarakat yang membeli minyak tanpa memiliki rekomendasi dari yang berkepentingan.

"Janganlah pihak SPBU menjual BBM dengan cara-cara demikian yang mana tentunya hal ini sangat merugikan masyarakat banyak," ungkapnya.

Dan politikus PDIP tersebut juga meminta agar PT Pertamina Region I Sumbagut dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan  secara rutin sehingga dapat menekan manipulasi yang dilakukan pihak SPBU.

"Tolong dipantau dan diawasi agar kelangkaan BBM ini dapat teratasi dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat," katanya mengakhiri.

(ton).