KEPRI (MR) - Ketua mahasiswa yang tergabung di dalam Cipayung plus yakni IMM, PMII, GMNI, HMI, GMKI menilai pilkada serentak tahun 2020 ini terkhusus di Provinsi Kepulauan Riau kurang berkualitas.

Sebagaimana yang disampaikan oleh masing-masing ketua organisasi mahasiswa yang terbesar dan paling berpengaruh di skala nasional ini.

Seperti kata Husnul H Mahubessy, Ketua Umum DPD GMNI Kepri mengatakan, Pilkada yang tinggal menunggu hari akan diselenggarakan di beberapa provinsi di Indonesia, Namun ia belum melihat pergerakan yang di laksanakan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Kepri dalam hal ini mengenai sosialisasi Pilkada di masyarakat baik lewat organisasi Masyarakat maupun pemerintah apa lagi di mahasiswa khususnya basis millenial.

"Biasanya dalam menjemput pesta pemilihan kepala daerah kita sering melaksanakan kegiatan sosialisasi baik di kalangan mahasiswa maupun masyarakat namun pilkada kali ini sangat berbeda, apakah anggaran untuk penyelenggara Pilkada maupun pengawasan ditiadakan oleh pemerintah ataukah di alihkan ke covid-19," Ujarnya

Senada dengan Husnul, Tongku April Hasibuan Sekretaris PKC PMII Riau-Kepri juga menanyakan sejauh mana netralitas ASN.

"Selama ini kita selalu mempertanyakan netralitas ASN 
Justru skrg kami mau mempertanyakan netralitas penyelenggara, Jgn sampai sebagai penyelenggara ada keberpihakan terhadap paslon, itu akan mengurangi nilai demokrasi, maka dari itu kami meminta agar bawaslu dan KPU untuk mengevaluasi diri kepada seluruh jajaran agar jgn main-main dengan paslon, kami berharap penyelenggara menjalankan tugasnya tanpa ada keberpihakan kepada unsur paslon, itu sangat bahaya," Tuturnya.

Sedangkan Rimbun Purba selaku Ketua Umum GMKI Kepri-Riau-Sumbar menyayangkan tidak kreatif nya KPU dalam melakukan sosialisasi di tengah pandemi covid-19 bahkan terkesan biasa saja. Sedangkan Bawaslu tidak tegas dalam penindakan kampanye hitam contoh adanya paslon kampanye di rumah ibadah yang di larang sesuai dengan Pasal. 280 Ayat 1 UU No 7 tahun 2017.

"Kita sangat menyayangkan kinerja KPU dan Bawaslu Kepri, bahkan mereka tidak tegas dalam beberapa kejadian mengenai kampanye hitam di rumah ibadah," Sampainya.

Suparjo sebagai Ketua Umum Badko HMI Riau - Kepri mengatakan, pemerintah tidak serius dalam penanganan covid-19 dan lemahnya Pengawasan terhadap calon-calon yang melakukan aksi-aksi kampanye tidak sehat dan sosialisasinya yang tidak mengakar ke masyarakat.

Imron Nadi, S.IP selaku Ketua Umum KAMMI Kepri turut menjelaskan bahwa Beberapa waktu lalu KAMMI juga sudah mengutarakan kepada Pemerintah dan Penyelenggara pemilu agar Pemilu kembali ditunda, namun sepertinya pemerintah tetap kekeh akan menjalankan pemilu di tengah pandemi dengan tanggapan bahwa wilayah yang mengikuti pilkada 86% berada di zona aman, kampanye bisa di lakukan secara online, banyaknya Pjs yang mengisi kekosongan kepala daerah, dsb.

"Dengan beragam tanggapan tersebut, maka sudah sepantasnya pemerintah harus memastikan pesta Demokrasi ini dapat dijalankan dengan baik, jujur dan adil. Serta mengatasi beragam masalah yang akan terjadi nantinya," tutup Imron Nadi

Anas Rullah Simanjuntak yang menjabat sebagai Ketua Umum DPD IMM Kepri mengatakan, KPU belom serius dalam mengantisipasi terjadinya pelonjakan angka golput dalam jumlah yang besar dikarnakan faktor Pilkada yang diselenggarakan di masa pandemi Covid-19 yang sudah jelas banyak ditolak oleh Ormas besar, Aktivis dan pemuka masyarakat dan pengawasan dari Bawaslu yang masih dirasa belom nyata kinerjanya dalam hal pengawasan terhadap para calon dan gerakan team suksesnya. 

"Maka dari itu kami dari Kelompok Cipayung Plus sepakat mengawal Pilkada Damai dan menolak Kampanye Hitam," Jelasnya