ROHIL (MR)  - Bupati Rokan Hilir, Provinsi Riau Afrizal Sintong bersama Wakil Bupati H Sulaiman, SS.MH mengelar audensi dengan pihak Pertamina. Audensi tersebut juga dihadiri masyarakat Bangko Permata dan Bangko Jaya terkait pelaksanaan projek strategis Nasional pipa Blok Rokan berlangsung di Aula Kantor Camat Bangko Pusako, Sabtu (17/7/2021).

Selain Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong bersama wakilnya, turut hadir Kepala BPN Rocky Soenoko, Kapolres Rokan Hilir AKBP Nurhadi Ismanto SH.MH, Sekretaris Daerah (Sekda) HM Job Kurniawan, Asisten III Ali Asfar M.Si, Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan (Kadisnaker) Rokan Hilir Irawan, Kapolsek, Danramil, Camat H Bakhori, Kepala Bagian Tatata Pemerintahan Rokan Hilir Normansyah, Kasat Pol PP Suryadi, SE.

Samsul Bahri perwakilan masyarakat mengatakan dengan adanya audiensi ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar dari persoalan yang dihadapi di lapangan.

"Dalam hal ini kami masyarakat tidak pernah ada menghambat progres kerja yang dilaksanakan Pertamina dan Gas. Kami hanya meminta kepada pihak pertagas untuk memberikan hak kami selaku masyarakat tentang ganti rugi dengan apa yang dijanjikan Pertagas, sebelumnya," kata Samsul Bahri.

Samsul Bahri menambahkan, terkait dalam hal pengalian pipa minyak, sesuka hati untuk membayar. "Kami hadir jalan lintas. Kami sudah nego, dan beberapa kali kami melakukan rapat. Dari harga bangun sudah dratis. Tinggal lagi nego tanah," katanya.

Sementara itu warga lainnya Syafrizal dari Desa Bangko Permata mengatakan bahwa pengerjaan Projec Strategis Nasional Pipa Blok Rokan dari masyarakat tidak ada yang menghambat, atau melarang. Namun sebagai masyarakat pihaknya hanya butuh makan.

"Kami sepakat, apa yang di buat untuk kesejahteraan masyarakat. Jagan pula mengabaikan kepentingan masyarakat," celetuk Syafrizal.

Sementara dari Tim Lahan mewakili  Pertamina dan Gas (Pertagas) Anton mengatakan dengan adanya audensi pelaksanaan Project Strategis Nasional Pipa Block Rokan, menurutnya sangat bagus. Bahkan mendukung pergantian dari PT Chevron Pasifik Indonesian (CPI) ke pihak Pertamina.

"Nanti kita lihat kaidah-kaidah hukumnya. Terkait hal keluhan dari masyarakat kita nanti kita akan sampaikan kepada Pertamina Pusat selaku pengelola Blok Rokan," katanya.

Sambung Anton, untuk pemasangan pipa Project Strategis Nasional Pipa Blok Rokan di Kabupaten Rokan Hilir hanya tersisa sepanjang 2,3 kilometer dari total keseluruhan pemasangan pipa di lima Kabupaten sepanjang 367 kilometer.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rokan Hilir Rocky Soenoko mengatakan dengan adanya Project Strategis Nasional yang berada di wilayah Kecamatan Bangko Pusako adalah sesuatu yang sangat positif.

Pemkab Rokan Hilir berkewajiban untuk mensukseskan Project Strategis Nasional ini. Didalam peraturan pemerintah, dalam konteks persoalan ini menurutnya tidak ada isu-isu di luar ini yang berkembang.

"Ada tanah negara dan ada juga tanah hak. Berbicara tanah negara, tertib administrasi. Ada program Project Strategis Nasional. Jadi sudah jelas harus ada surat resmi," kata Rocky Soenoko seraya mengatakan jika ada surat keterangan tanah (SKT), nanti ada tim khusus untuk melakukan penilaian terhadap lahan masyarakat tersebut.

Sementara Kapolres Rokan Hilir AKBP Nurhadi Ismanto, SH.SIK berpendapat sebaiknya dicarikan solusi, sebab pada (18/7/2021) projec pengelolaan Blok Rokan sepenuhnya beralih fungsi kepada PT Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Nurhadi mengatakan Provinsi Riau merupakan penghasil minyak yang merupakan salah satu Project Strategis Nasional, diharapkan agar tidak terganggu dengan pemasangan minyak di lahan Negara. 

Dalam hal ini TNI/Polri bertugas memberikan pengamanan agar Project Strategis Nasional Pipa Blok Rokan tersebut berjalan lancar. 

minya

Menanggapi hal tersebut Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong menyebutkan atas nama Pemkab Rokan Hilir pihaknya segaja menyampaikan kepada Camat agar mengundang masyarakat dengan tujuan melakukan audensi kepada pihak PT Pertamina mencari solusi terbaik agar tidak ada yang kerugian. 

Sebab kata bupati ini merupakan Objek Vital Negara. Dari PT Chevron sebelumnya akan beralih kelolah kepada pihak PT Pertamina. Sementara APBD Rokan Hilir juga tergantung dari Dana Bagi Hasil (DBH) dari hasil minyak.

"Mari sama sama kita carikan solusi agar para pihak tidak ada yang dirugikan," pungkasnya. (rls/Wisman)