PEKANBARU (MR) - Menindak lanjuti tentang larangan Pemerintah Pusat, bagi aparatur sipil negara (ASN) melakukan pungutan liar (pungli), Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan aparat penegak hukum, Rabu (18/1). Rencananya, pekan depan tim sapu bersih (saber) pungli ini akan dikukuhkan.

Rapat yang dipimpin Plt Wali Kota Pekanbaru, Edwar Sanger itu juga dihadiri Kapolres Pekanbaru, Kombes Pol Susanto, Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Idianto SH MH, dan Dandim Dandim 0301/Pekanbaru Letkol Inf Tunjung Setyabudi S.Sos. 

Disampaikan Edwar Sanger, pada rapat ini pihaknya membahas tentang sasaran yang akan menjadi objek tugas tim saber pungli yakni, semua pelayanan masyarakat di setiap institusi baik itu pemerintah daerah, Polri, maupun TNI.

"Ini menindaklanjuti Perpres (Peraturan Presiden) 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang penjabaran perpres. Sebenarnya kita sudah tindaklanjuti sejak oktober lalu, namun ini pemantapannya saya," kata Edwar.

Edwar memastikan, jika tim ini akan langsung dikomandoi oleh dirinya. Sementara untuk satker yang bertanggunjawab diserahkan kepada Inspektorat. Ia juga menjelaskan untuk target dari pembentukan tim ini adalah pencegahan, bukan penindakan.

"Kita sudah mengarahkan kepada seluruh jajaran kita untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing," jelasnya.

Edwar pun kembali menegaskan, agar masyarakat mendukung pencegahan pungli.

"Salah satu yang dapat dilakukan masyarakat adalah dengan tidak memberikan sejumlah uang untuk pengurusan administrasi.*** (faktariau)