BENGKALIS (MR) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Bengkalis Amrizal Isa meminta pemerintah dan penegak hukum di Bengkalis tegas menyikapi maraknya arena gelanggang permainan (gelper) di kota Bengkalis.

Menurut Amrizal, berdasarkan laporan masyarakat ke MUI yang ditindaklanjuti dengan temu tokoh agama dan umara pada 7-8 Januari 2017 lalu, mendapatkan informasi bahwasannya keberadaan gelper marak di Bengkalis dan ada indikasi kuat disalah gunakan perizinannya.

"Kita dari majelis ulama berpandangan mencegah itu harus lebih didahulukan dari pada kemudian hari timbul penyesalan terhadapnya persoalan ini. Kalau memang proses awalnya memang diperuntukkan untuk anak-anak, berdasarkan informasi masyarakat orang dewasa banyak yang memanfaatkan Gelper itu,"ungkapnya, Senin (30/1/2017) diruang kerjanya.

Diutarakan dia, terkait keberadan Gelper sesuai hasil rekomendasi pertemuan tokoh agama, Majelis Ulama meminta kepada pemerintah termasuk penegak hukum untuk menertibkan perizinan gelper apabila disalah gunakan.

"Kami berharap untuk diberikan tindakan tegas, karena kita tidak mau, kejadian 2 tahun lalu terulang kembali. Kekhawatiran masyarakat terhadap gelper wajar saja karena masyarakat tidak mau Bengkalis yang aman, damai ini diresahkan oleh persoalan ini," imbuh Amrizal.

Kemudian, lanjut Amrizal, MUI meminta pemerintah melakukan penghentian sementara terkait dengan izin Gelper, sampai pada waktunya nanti Gelper itu difungsikan benar-benar sesuai tujuan dalam perizinan diminta.

"Kepada OPD terkait, MUI juga meminta agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap Gelper yang sudah berizin agar izin tidak disalah gunakan," jelasnya.

Ditegaskannya, Majelis Ulama tetap memegang perinsip, apabila sesuatu itu mendatangkan mudorat maka itu tidak bisa dibiarkan.

"Kita tidak melarang apapun itu jenis usahanya, apa pun itu bentuk usaha beroperasi di Bengkalis. Namun kita tidak mau adanya penyalahgunaan yang berdampak pada kehidupan masyarakat," pungkas Amrizal Isa tegas.*** (bengkalisone)