PEKANBARU (MR) - PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, mengaku mulai mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah daerah pada tahun ini. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi provinsi Riau dan Kepri yang hanya berada di rangking 2 dan 3 terendah secara nasional.

Tengok saja pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah yang hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,8% dan 2,02%. Padahal, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal perdana tahun ini berada di angka 5,01%.

Direktur Utama BPD Riau Kepri Irvandi Gustari, mengatakan dengan wilayah operasi di dua provinsi tersebut kinerja perusahaan mengalami tantangan yang sangat berarti sejak Januari 2017. Upaya ketidaktergantungan pada dana Pemda telah membuahkan hasil, hal tersebut terefleksi dengan komposisi dana Pemda yang hanya mencapai 35% dan dana non Pemda sebesar 65%.

“Jumlah dana Pemda dalam dan pihak ketiga (DPK) per Juni 2017 hanya mencapai Rp6,09 triliun, sedangkan dana non Pemda mencapai Rp13,67 triliun dari total DPK Juni Rp19,77 triliun,” ujarnya seperti dikutip dari Warta Ekonomi, Rabu (6/7/2017).

Dengan berkurangnya dana Pemda, tentu saja perseroan menjadi lebih leluasa dalam menentukan ekspansi kreditnya. Lebih lanjut dirinya mengatakan bahwa rendahnya kondisi pertumbuhan ekonomi tersebut, maka manajemen Bank Riau Kepri bahu membahu untuk tetap mencapai target kerja sesuai koridor yang telah ditetapkan (dengan basis tumbuh ekonomi nasional 5,2%), hal itu diperlukan suatu bentuk kebersamaan dan sinergi yang solid.

Disamping itu, perseroan juga tengah menghadapi tantangan berupa adanya potensi pembengkakan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di dalam kredit sawitnya. Irvandi menjelaskan dampak dari kabut asap pada tahun 2016 selama 4 bulan mengakibatkan buah sawit menjadi kering, hal tersebut berakibat pada peningkatan NPL dari UMKM Sawit. (*)