PEKANBARU (MR) - Presiden Joko Widodo, Ahad (23/7/2017) pagi, menyerahkan 6.000 sertifikat hak atas tanah program strategis nasional kepada masyarakat Provinsi Riau.

Penyerahan sertifikat secara simbolis kepada 12 perwakilan dari 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau tersebut dilakukan Presiden Joko Widodo dalam sebuah acara yang dipusatkan di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Pekanbaru. Presiden menyerahkan sertifikat tersebut usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2017.

Bupati Bengkalis Amril Mukminin bersama sejumlah Kepala Daerah di provinsi berjuluk Bumi Lancang Kuning ini, juga ikut menghadiri kegiatan yang dihadiri Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman tersebut.

Selain Gubri, hadir pula dalam kegiatan tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil dan Ketua Komisi II DPR RI H Lukman Edy.

Sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo saat acara pennyerahan, kepada 500 warganya yang menerima sertifikat tersebut, Amril juga berpesan agar sertifikat tersebut disimpan dengan baik dan di tempat yang aman.

Lalu, buat duplikasinya dengan cara difotokopi, sehingga jika yang asli rusak atau hilang, maka akan lebih mudah untuk mengurusnya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional. Akan lebih mudah dicari arsipnya. Selanjutnya, dicek betul lokasinya. Begitu pula luas tanah dalam sertifikat itu.

Dan yang tidak kalah penting, imbuh Amril, sertifikat tersebut jangan dijadikan jaminan di bank untuk hal-hal yang tidak produktif. Seperti untuk membeli kendaraan dan sebagainya.

“Kalaupun harus ‘disekolahkan’ (dijaminkan) di bank, harus untuk kegiatan yang produktif. Misalnya modal usaha. Kalau ambil pinjaman ke bank, misalnya dengan sertifikat dapat pinjaman Rp300 juta, jangan Rp200 juta buat beli mobil, tak boleh. Kalau tak bisa kembalikan, bisa susah dibuatnya,” pesan Amril usai kegiatan penyerahan tersebut.

Amril juga mengingatkan warganya untuk mengkalkulasi terlebih dahulu dengan seksama antara meminjam ke bank dengan kesanggupan membayar angsurannya, sehingga sertifikat yang diberikan tidak hilang disita pihak bank karena tidak mampu bayar.

“Kalau ingin minjam uang di bank dengan menggunakan sertifikat sebagai jaminan, tolong dihitung betul-betul, dikalkulasikan dengan cermat agar nanti waktu mengangsurnya, cicilan setiap bulannya bisa dipenuhi. Kalau tidak, sertifikat disita bank,” kata Amril.

Sementara berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, dari 5 juta sertifikat untuk seluruh Indonesia, Riau mendapat 140 ribu. Jumlah ini meningkat 15 kali lipat dibandingkan periode sebelumnya.

Adapun rincian daerah penerima 6.000 sertifikat yang diserahkan Presiden Joko Widodo itu adalah Kota Pekanbaru (500 sertifikat), Bengkalis (500), Indragiri Hulu (500), Indragiri Hilir (500) dan Kampar (500).

Kemudian, Dumai (400), Rokan Hulu (575), Rokan Hilir (350), Siak (800), Kuantan Singingi (400), Pelalawan (950) dan terkahir Kepulauan Meranti (25). ***(han)