PEKANBARU (MR) - Jika Allah SWT mengizinkan dan rakyat Riau memberikan amanah terhadap dirinya menjadi gubernur, Lukman Edy (LE) berkomitmen untuk menganggarkan Rp1 miliar per desa untuk pembangunan.

 

Janji itu diungkapkannya saat anggota DPR RI, Lukman Edy dalam acara silaturahmi dengan masyarakat pedesaan, petani di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Jumat (26/1/18).

 

"Insha Allah jika diizinkan Allah menjadi Gubernur Riau, saya berkomitmen anggarkan Rp1 miliar per desa. Program ini nyata," tuturnya.

 

Selama ini ada segelintir elite politik yang meragukan komitmennya. Karena pertanyaan mereka anggarannya dari mana? Padahal kalau dihitung mestinya tidak hanya Rp 1 miliar, tapi Rp1,5 miliar setiap desa per tahun itu bisa.

 

Menurut LE lagi, untuk anggaran dana desa ini sudah diatur undang-undang tentang desa. Pemerintah daerah ternyata harus juga menganggarkan dana desa tersebut. Pasalnya, anggaran dana desa dari APBN belum maksimal menyelesaikan masalah pedesaan.

 

Dalam hal itu sepertiga tanggung jawab pemerintah pusat, sepertiga tanggungjawab provinsi dan sepertiga lagi tanggungjawab kabupaten.

 

"Sayangnya tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau belum terealisasi. Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat desa ekonominya juga merosot saat ini.

 

Padahal, kata mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) ini, selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, diharapkan dana desa ini mampu mengurangi kesenjangan sosial (gini ratio) di masyarakat. Gini ratio ini masih tinggi di pedesaan.

 

Program anggaran dana desa diharapkan bisa membangun ekonomi melalui masing-masing daerah. Bahkan dengan adanya dana desa bisa memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat desa itu sendiri.

 

Di tempat tersebut, banyak yang mengeluhkan kurangnya perhatian Pemerintah Provinsi Riau terhadap nasib masyarakat pedesaan yang sampai saat ini masih mengalami kesulitan, khususnya perekonomian.

 

Juminten, salah seorang warga Desa Titi Resak, Kecamatan Seberida mengeluhkan kondisi ekonomi yang dihadapi dirinya dan masyarakat pedesaan pada umumnya. Ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai penjual makanan kecil kecilan ini mengaku, susah sekarang ini pembeli kurang.

 

"Pinjaman modal usaha juga tidak ada. Butuh perhatian dari pemerintah," tuturnya kepada sejumlah wartawan.

 

Pertanyaan senada diungkapkan Wawan. Disebutkannya, untuk peminjaman modal usaha untuk perkebunan di pedesaan sangat lah sulit.

 

"Semoga saja ke depan ada bantuan dana desa untuk pergerakan ekonomi masyarakat," ucapnya.

 

Menanggapi hal ini, Lukman Edy yang juga pernah menjadi anggota legislatif daerah Riau ini menegaskan harusnya ada dana desa itu dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. Dalam aturannya 10 persen APBD Riauhendaknya dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi untuk desa.

 

Sesuai dengan ketentuan berlaku, wajib anggaran APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, untuk pedesaan guna peningkatan perekonomian masyarakat.

 

Sebab, kata Lukman Edy yang pada Pemilihan Gubernur Riau pada Juni nanti berpasangan dengan Hardianto, anggota DPRD Riau ini menambahkan, dana desa itu sangat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

 

Program dana desa ini sebenarnya sudah ada sejak dirinya menjabat sebagai Menteri PDT. Sebenarnya, bisa saja Pemprov Riau bisa saja menganggarkan dana untuk pedesaan ini.

 

Namun selama tiga tahun terakhir ada keluhan masuk tidak dianggarkan. Padahal itu penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan yang memang membutuhkan.

 

 

 

Sumber: riauterkini.com