JAKARTA (MR) - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN RI), Budi Waseso, menyatakan bahwa salah satu tantangan pemberantasan narkoba adalah adanya oknum aparat negara yang terlibat di dalamnya, termasuk dari BNN sendiri.

Untuk menangkalnya, BNN membangun kerja sama dengan semua lembaga yang anggotanya diduga terlibat peredaran narkoba.

Di hadapan Komisi III DPR RI, di Jakarta, Kamis (4/2), Komjen Buwas mengakui bahwa di dalam Lapas, para terpidana narkoba tetap melaksanakan aktivitas melanggar hukum itu. Bahkan 'dilayani' dengan penyediaan alat komunikasi canggih, yang tak mungkin bisa terjadi tanpa bantuan oknum aparat.

"Kami menyampaikan ke presiden,  ada  oknum lapas yang  terkontaminasi dan masuk jaringan narkoba.Ini harus ditindak  tegas. Kita akan tindak tegas petugas lapas," kata Buwas sembari menekankan standar operasional  di lapas akan disempurnakan.

Untuk itu, kata Buwas, tidak menutup kemungkinan pihaknya menghadapi  oknum TNI, Polri, BNN. " Faktanya ada. Harus kita lakukan tindakan tegas, kita bersih-bersih betul. Sulit memberantas kalau masih ada oknum di dalam jaringan itu," jelasnya.

BNN juga sudah menyampaikan kepada presiden mengenai langkah yang perlu dilakukan pemerintah menangani permasalahan peredaran narkoba di lapas. Misalnya, agar tak mudah dipengaruhi bandar, maka petugas lapas harus memiliki kenaikan finansial. Sebagai perbanding, dengan digaji negara sampai Rp 4 juta perbulan, ada bandar yang bersedia membayar Rp 50 juta perbulan.

"Mereka (petugas) akhirnya disuruh apa saja mau. HP sipir diserahkan ke bandar. Di dalam tahanan ini, penanganan narkoba tidak bisa dengan cara normal. Karena dia (terpidana) tidak berpikiran normal. Kita perlu terobosan pemecahan narkoba karena mereka selalu ada ide, harus kita tandingi ide mereka," jelasnya.