JAKARTA (MR) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku belum berminat untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Tanah Air. Pasalnya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi jika Indonesia akan mengembangkan PLTN di dalam negeri.

 

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, banyak masyarakat salah persepsi mengenai PLTN dengan menyatakan bahwa pengembangan listrik berbasis nuklir lebih murah ketimbang listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Padahal nuklir pun tidak lebih murah dibanding EBT.

 

"Untuk energi mix, banyak yang mengatakan mari coba nuklir. Coba lihat mana yang lebh murah nuklir atau EBT?," tanyanya di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

 

Mantan Menteri ESDM ini menyebutkan, banyak yang menyatakan bahwa harga produksi listrik yang dihasilkan dari nuklir dihargai sekitar 6 sen dolar hingga 7 sen dolar per kilowatt hour (kWh). Padahal, harga produksi listrik yang dihasilkan dari nuklir bisa mencapai 14 sen dolar per kWh.

 

Dia pun mengaku pernah mempertanyakan langsung hal ini kepada pemain nuklir dunia, Rosatom dari Rusia. Mereka pun menyatakan bahwa harga produksi listrik berbasis nuklir sekitar 12 sen dolar per kWh.

 

"Jadi itu data di lapangan. Belum lagi kita punya challenges di nuklirnya," imbuh dia.

 

Terlepas dari hal itu, Arcandra menyatakan pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan pembangkit listrik berbasis EBT di Indonesia. Namun, pemerintah juga menginginkan pembangkit listrik EBT yang dikembangkan di Indonesia tidak meningkatkan biaya pokok produksi (BPP) dari listrik tersebut.

 

"Pemerintah komitmen terhadap EBT. Tapi harus ada strateginya. Strategi ini yang sedang kita jalankan. Bagaimana renewable energy sebisa mungkin tidak menaikkan BPP," tandasnya.

 

 

 

Sumber: Sindonews.com