SIAK (MR) -  Komisi IV DPRD Kabupaten Siak, Provinsi Riau berang atas sikap dari manajemen empat dari enam perusahaan cangkang kelapa sawit yang beroperasi di wilayah setempat dengan tidak memenuhi panggilan untuk dengar pendapat (hearing).

 

"Surat panggilan hearing yang dilayangkan pada perusahaan cangkang tidak dipenuhi. Kami akan layangkan lagi surat panggilan berikutnya, jika mereka masih juga tidak datang berarti mereka mau main-main dengan DPRD Siak," kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Siak Ismail Amir di Siak, Selasa.

 

Hearing antara DPRD, Pemkab Siak dan enam perusahaan cangkang dijadwalkan dewan setempat kemarin (28/5). Namun hanya dua perusahaan saja yang hadir, empat lainnya tanpa keterangan.

 

Menurut Ismail Amir, perusahaan tersebut telah mengindahkan dan tidak menghormati panggilan dari wakil rakyat. Padahal tujuan dari hearing itu untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mengurus perizinan untuk bisa beroperasi di Pelabuhan Tanjung Buton, Siak.

 

 "Pada saat kita lakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pelabuhan Tanjung Buton, mereka berdalih sedang mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak," katanya lagi.

 

Pada Desember 2017 lalu Komisi IV melakukan Sidak ke Pelabuhan Tanjung Buton bersama Satpol-PP untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan cangkang yang beroperasi tanpa izin lengkap, namun instansi terkait menyebutkan mereka sedang dalam tahap pengurusan perizinan.

 

Diketahui, sebelumnya masih ada empat perusahaan yang bergerak dibidang jual-beli dan pengekspor cangkang sawit melalui pelabuhan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) di Kabupaten Siak, Provinsi Riau tidak mengantongi izin lengkap dari dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu setempat.

 

Padahal aktivitas ekspor cangkang kelapa sawit melalui Pelabuhan Tanjung Buton sudah berlangsung sejak 2016.