PEKANBARU (MR) - Isu merumahkan pegawai disaat kondisi ekonomi sedang krisis membuat ribuan honorer di kalangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resah tak menentu. Sebab, mereka yang selama ini menggantungkan nasibnya sebagai honorer ini takut masuk dalam daftar PHK.

Ditambah lagi, dampak dari defisit anggaran tersebut membuat pencairan single salary para ASN tertunda sudah tiga bulan sejak Juli, Agustus, September hingga masuk ke bulan empat, Oktober ini.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan mengatakan, bahwa jumlah tenaga honorer di Pemprov Riau berjumlah sekitar 8.000 orang. Bahkan, jika termasuk tenaga kontrak jumlahnya bisa mencapai 11.000 orang.

"Soal merumahkan tenaga honorer atau tidak, itu kewenangan pimpinan. BKD sampai saat ini belum ada arahan," kata Ikhwan di Pekanbaru,  Rabu (10/10/2018).

Menurutnya, tenaga honorer dibayar per kegiatan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempekerjakannya.

"Tenaga honorer itu kan ada di masing-masing OPD, mereka dibayar per kegiatan. Kalau OPD masih mampu membayar, berarti tidak akan merumahkan," tuturnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim mengatakan, bahwa pihaknya masih terus memperjuangkan nasib para tenaga honorer yang ada di kalangan Pemprov Riau saat ini supaya tidak dirumahkan.

"Selama saya masih menjabat hingga beberapa bulan ke depan nanti, saya pertahankan. Kita perjuangkan dong, mereka kan anak kemenakan kita juga," tuturnya.***

Sumber: GoRiau.com