Ibu Kota Dipindah, Jakarta Diusulkan Jadi Pusat Perdagangan
MONITORRIAU.COM – Presiden Joko Widodo memutuskan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Salah satu persyaratannya adalah merevisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, meski pembahasan itu dibahas oleh DPR dan Kementerian Dalam Negeri, pihaknya bersama Pemerintah Provinsi DKI akan mengusulkan agar ??Jakarta menjadi kawasan pusat perdagangan.
Menurut dia, permintaan itu terbilang wajar karena melihat kondisi geografis Jakarta tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang dapat dikelola untuk menyumbang pemasukan pendapatan asli daerah (PAD).
"Kalau usulan seperti itu bisa diterima, saya kira roda perekonomian akan tetap berjalan dan tidak terganggu. Apalagi potensi sumber daya kita hampir bisa dikatakan tidak ada, sehingga potensi penerimaan daerah dari sektor retribusi dan pajak-pajaklah yang masih bisa kita terus kelola," jelas Pantas Nainggolan, Kamis (19/12/2019).
Politikus PDIP ini berharap potensi perekonomian yang ada di Jakarta dapat terus dimaksimalkan, walaupun sudah tidak berstatus sebagai ibu kota negara.
"Kami pikir niatan pemerintah pusat sangat baiklah, karena niatnya semata-mata untuk mengembalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung dari wilayah DKI Jakarta sekaligus pemerataan antardaerah dan wilayah-wilayah," ujarnya.*** (okezone)
