Dasar Pemutasian Tak Jelas, DPC SBSI Akan Gelar Aksi di PT Meridan

DUMAI (MR) - Bertempat di Ruang pertemuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai, pihak DPC SBSI dan PT Meridan Kembali bertemu, (23/8).

Pertemuan ini merupakan lanjutan pertemuan yang sebelumnya sudah digelar di Cafe Cendana Kelurahan Bangsal Aceh, yang mana membahas nasib 36 Sekuriti yang diduga diberhentikan secara sepihak.

Pada pertemuan ini, PT Meridan mengutus perwakilannya, yaitu Thomas selaku Humas Perusahaan beserta staff.

Kembali, Pihak PT Meridan membantah sudah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, namun pihaknya hanya memindahkan para sekuriti.

"Tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kami hanya memindahkan para sekuriti untuk ditempatkan di Kebun di Pulau Rupat dan Sei Pakning," Kata Staff Humas. 

Dari penuturan tim Humas Meridan, 10 Orang Sekuriti akan ditempatkan di Pulau Rupat, 13 Orang di Pakning dan 13 orang lagi akan dikelola oleh pagar negeri.

Hal ini buntut dari peristiwa hilangnya 2100 Ton CPKO dan sampai sekarang kasus tersebut sedang ditangani oleh Polda Riau.

"Untuk sementara yang lama belum bisa diterima karena ada perintah untuk sterilisasi kondisi perusahaan," Ujar Thomas

Menanggapi pernyataan tersebut, banyak pihak yang menyayangkan atas perilaku dari Manajemen PT Meridan, salah satunya adalah ketua Perkumpulan Pengusaha Lokal Daerah (PPLD) Kota Dumai Candra Abdul Gani atau yang kerap disapa Ican, pasalnya, tanpa ada dasar hukum yang tetap, PT Meridan diduga mengambil langkah sendiri tanpa melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

"Kejadian baru akan diselidiki, jadi secara pemikiran kita, belum ada penetapan tersangka ataupun terdakwa atas permasalahan ini, lucunya, tanpa ada dasar hukum yang jelas, PT Meridan langsung seolah-olah memvonis sekuriti ini terlibat dengan cara memutasi mereka, logikanya bagaimana itu ??," Kata Ican.

Ia juga mengatakan bahwa, tindakan PT Meridan tidak bisa diterima dan sudah mencederai Marwah Kota Dumai dan ini harus dilawan karena tidak bisa ditoleransi.

"Manajemen model apa ini, memutasi karyawan tanpa dasar terus membawa orang luar masuk untuk bekerja, ini sudah tidak bisa ditinggal diam, anda PT Meridan sudah mencederai bahkan sudah menginjak-injak Marwah Kota Dumai, kami akan lawan," Tegas Ican.

Teti selaku pengawas tenaga kerja Provinsi Riau mendesak agar PT Meridan untuk menganalisa segala bentuk kebijakan yang akan diambil dan berharap ada jaminan bagi tenaga kerja Sekuriti tersebut untuk bekerja kembali.

Ismunandar selaku ketua konsilidasi DPC Syarikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) menambah bahwa, Pagar Negeri selaku pemenang kontrak yang baru ternyata belum melaporkan tenaga kerja mereka ke Disnaker.

Lebih lagi, pada saat proses pemutasian, PT Meridan seolah-olah tidak menghargai Disnaker Kota Dumai, Karena tidak adanya koordinasi.

"Selain belum adanya hukum yang mengikat, ada regulasi yang kami duga pihak PT Pagar Negeri dan PT Meridan langgar, jadi dengan segala kecacatan tersebut sudah sangat menyakinkan kami bahwa ada hal yang lain yang mungkin saja coba untuk dilakukan oleh PT Meridan, karena jelas ini seperti sangat amat dipaksakan," Jelas Nandar Sapaan akrabnya.

Nandar menegaskan bahwa, akan melakukan aksi terus menerus hingga tuntutan DPC SBSI Kota Dumai dipenuhi oleh Pihak PT Meridan.

"Kamis (25/8) nanti kami akan melakukan aksi ke PT Meridan untuk menyuarakan tuntutan kami, jika juga tidak ditanggapi kami akan terus melakukan aksi sampai tuntutan kami dipenuhi," Tegasnya.

Haji Awaluddin atau Panglimo gedang mendukung penuh aksi yang akan dilakukan oleh DPC SBSI nanti, karena hal tersebut dinilainya harus dilakukan agar tidak ada pendzholiman terhadap tenaga kerja lokal.

"Saya sangat mendukung aksi yang akan dilakukan oleh DPC SBSI, hal ini memang harus dilakukan demi menjaga Marwah Kota Dumai dan Masyarakatnya, jangan mau ada tindakan pendzholiman terjadi di tanah nenek moyang kita," Jelasnya.

Kepala Disnakertrans Kota Dumai Satrio Wibowo Melalui Kabidnya meminta kepada seluruh perusahaan di  Kota Dumai agar selalu bijaksana dan mengedepankan hati nurani dalam mengambil setiap keputusan.

"Harusnya perusahaan bisa membantu pemerintah untuk mengatasi pengangguran bukan malah menambahnya," Kata Kabid.

Penulis: Didin Marican