APBD Bengkalis Defisit Rp1,4 Triliun OPD Diminta Stop Kegiatan
Ilustrasi
BENGKALIS (MR) - Terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bengkalis, Provinsi Riau mengalami defisit sebesar Rp 1,4 Triliun, maka DPRD setempat meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak melaksanakan kegiatan sebelum dilakukan rasionalisasi.
"APBD Bengkalis mengalami defisit sebesar Rp 1,4 Triliun, sehingga OPD diminta tidak melaksanakan kegiatan supaya jangan terjadi tumpang tindih," kata Ketua DPRD Bengkalis, Abdul Kadir di Bengkalis,Selasa.
Dia memandang perlu rasionalisasi harus segera dilakukan dan proses pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bengkalis sedang berjalan bersama Pemkab setempat.
"Kami menjadwalkan rapat Bamus pada Selasa (3/7) untuk menentukan agenda-agenda rapat soal rasionalisasi APBD 2018,"ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bengkalis ini juga menjelaskan akibat defisit, APBD Bengkalis tinggal Rp 2,2 Triliun, sedangkan, belanja langsung yang tidak bisa diotak-atik sebesar Rp 1,4 Trilun.
"Rp 1,4 Triliun tersebut untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, makanya APBD hanya sisa Rp 800 miliar," katanya.
Dijelaskannya sisa anggaran Rp 800 miliar akan digunakan untuk semua kegiatan, termasuk bagi pelayanan Kesehatan 10 persen, Pendidikan 10 persen dan tunggakan 2017 untuk Alokasi Dana Desa (ADD).
Abdul juga meragukan apabila proyek multiyears (My) tetap dilaksanakan, maka berdampak terhadap gaji honorer yang tidak bisa dibayarkan.
"DPRD dan Sekda Bengkalis pada beberapa waktu lalu sudah sepakat, agar setiap OPD tidak melakukan kegiatan apapun berasal dari APBD sebelum dilakukan rasionalisasi,"ujarnya.
Dia juga menyayangkan sejumlah OPD yang tidak mematuhi surat edaran dengan tetap melakukan kegiatan.
"Kita akan memanggil OPD yang berani melaksanakan kegiatan untuk mengetahui anggaran kegiatan tersebut berasal dari pos mana karena rasionalisasi belum dilaksanakan," tandas Abdul.
