Audiensi Sukses, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Berkomitmen Selesaikan Masalah Tanah Konsesi di Dumai
DUMAI (MR) - Kolaborasi Patriot Indonesia (KOPI) menggelar audiensi virtual dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Raja Juli Antoni, Ph.D, untuk membahas permasalahan tanah konsesi di Kota Dumai, (13/2).
Acara dihadiri oleh ratusan warga dari berbagai kelurahan, termasuk Kelurahan Bukit Batrem, Kelurahan Teluk Binjai, Kelurahan Bumi Ayu, Kelurahan Bintan, dan Kelurahan Bukit Datuk. Ballroom Hotel Grand Zury Dumai menjadi saksi dari pertemuan yang berlangsung dengan penuh semangat.
Umaro Alfi, Ketua DPW KOPI Riau, membuka audiensi dengan menyampaikan keprihatinan atas ketidakpastian yang terus berlangsung terkait tanah konsesi yang dianggap milik negara.
Tanah konsesi ini saat ini menjadi pemukiman warga, rumah ibadah, dan perkantoran pemerintah. Alfi menyoroti urgensi penyelesaian masalah ini, mengingat dampaknya terhadap pemukiman dan pelayanan publik.
Dalam audiensi, wakil-wakil masyarakat Kota Dumai menyampaikan keluhan terkait tantangan legalitas tanah yang dihadapi selama beberapa dekade.
Yohannes Ismanto Simare Mare, seorang tokoh agama Kristen, menyampaikan pengalaman keluarganya yang telah tinggal di Kota Dumai selama lebih dari 40 tahun. Mereka merindukan legalitas tanah yang memastikan ketenangan dan kenyamanan bagi generasi berikutnya.
Tantangan legalitas tanah yang dihadapi oleh gereja-gereja dan rumah ibadah di kawasan tersebut juga menjadi fokus perbincangan.
Effendy Sitompul, wakil masyarakat dari Kelurahan Bukit Batrem, menambahkan dimensi lain dengan mengungkapkan dampak permasalahan legalitas tanah terhadap pembangunan dan pelayanan sosial, termasuk pendirian sekolah dan tempat ibadah.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni, Ph.D, memberikan tanggapan positif dan komitmen serius untuk menangani isu ini. Alfi menyatakan, pihaknya mengapresiasi keseriusan Wamen ATR, dan kami berharap langkah-langkah konkret segera diambil untuk menyelesaikan permasalahan tanah konsesi di Dumai.
Dalam pernyataan yang menggembirakan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni, Ph.D, menjawab keluhan masyarakat dengan menyatakan, Dalam waktu dekat, ia akan menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dan lintas kementerian untuk merumuskan solusi terbaik dalam penyelesaian konflik tanah ini. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan penyelesaian permasalahan ini.
KOPI menyatakan komitmennya untuk terus memantau perkembangan kasus ini. Umaro Alfi menyampaikan, KOPI akan terus memantau perkembangan kasus ini demi menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat Dumai. Dukungan aktif dari masyarakat sangat penting dalam melanjutkan langkah-langkah penyelesaian yang telah diinisiasi.
Sebagai langkah awal, KOPI akan membentuk tim pemantauan yang terdiri dari perwakilan masyarakat dan ahli terkait untuk secara berkala mengevaluasi perkembangan kasus. KOPI juga membuka saluran komunikasi khusus bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan atau melaporkan perkembangan terkini terkait tanah konsesi di Dumai.
Dalam pesan akhirnya, Umaro Alfi mengajak seluruh masyarakat Dumai untuk tetap bersatu dan berkontribusi positif dalam menyelesaikan masalah ini.
"Kami yakin dengan dukungan aktif dari masyarakat, kita bisa menciptakan perubahan yang positif dan memastikan keberlanjutan kesejahteraan bersama," pungkasnya.
