TELUKKUANTAN (MR) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuantan Singingi, Tahun 2019  berkomitman untuk melakukan pengawasan terhadap limbah perusahaan PKS yang ada di Kuansing.

 

Demikian, disampaikan Plt. Kadis DLH Drs. Rustam, melalui Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (PPKLH) Aprimon, S. Kom, kepada riauterkini.com, Kamis (10/1/2019) pagi di Telukkuantan.

 

Menurut Aprimon, pengawasan khusus ini akan diberikan bagi perusahaan nakal yang limbahnya sering mencemari lingkungan, terutama Sungai yang berkaitan dengan keberlangsungan hajad hidup masyarakat banyak.

 

Pengawasan khusus ini, kata Aprimon, akan diberlakukan bagi 7 perusahaan PKS yang sering mengalami kebocoran limbah yakni PT. SUN, Cerenti Subur, SAR, Citra II, QIN, UKM dan GSL.

 

Untuk Tahun 2019, menurutnya, pengwasan akan dilakukan sebanyak 2 kali, meskipun anggaran yang ada hanya untuk sekali pemantauan di Tahun 2019.

 

"Ini komitmen kita di DLH meskipun dengan keterbatasan anggran yang ada. Namun kita tetap berupaya semaksimal mungkin akan melakukan pengawasan bagi limbah perusahaan ini," ungkapnya.

 

Langkah ini kata Aprimon, bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi investor dalam menjalankan usahanya di Kuansing. Begitu juga dengan keberadaan masyarakat tanpa mengabaikan lingkungan sekitar perusahaan.

 

Kemudian komitmen ini, kata Aprimon, juga berpedoman kepada data yang dikeluarkan BMKG bahwa Kuansing, diperkirakan hingga Maret mengalami intensitas curah hujan yang cukup tinggi, sehingga akan berdampak kepada penampung limbah yang bisa menyebakan kebocoran.

 

"Maka untuk mengantisipasi ini, kita lakukan pengawasan yang intensif nantinya," kata Aprimon.

 

Selain mengacu kepada Analisa BMKG pengawasan ini menurutnya, juga berpedoman kepada amanat UU No 32 Tahun 2009.

 

Melalui pedoman ini, kata Aprimon, selama Tahun 2018 DLH Kuansing, menangani 14 kasus pencemaran limbah yang dilanggar 7 perusahaan. Kasus ini bisa diselesaikan melalui mediasi oleh DLH.***(rtc)