PEKANBARU (MR) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau mengaku tidak memiliki atau punya anggaran khusus untuk melakukan tes urine terhadap elemen masyarakat, pejabat termasuk para anggota dan staf DPRD Provinsi.

"Kita hanya bisa membantu tenaga, kalau alat alat tes-nya, ya, silahkan beli sendiri,'' kata Agung H Wijarnako, Kabid Pembinaan BNN Provinsi Riau kepada menjawab pertanyaan riauterkinicom.

Pernyataan ini terkait adanya permintaan pihak DPRD Riau untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota lembaga lagislatif daerah dan staf Sekretariat Dewan (Sekwan), menyusul ditemukannya plastik bungkusan diduga bekas paket narkotika jenis shabu shabu di salah satu ruangan. Temuan itu sendiri kini dalam penyelidikan Satuan Reserse Narkoba Pekanbaru.

Dibeberkan Agung, untuk tes urine seorang biayanya tergantung parameter yang digunakan. Namun biasanya, biaya yang diperlukan untuk mengecek urine seseorang demi membuktikan yang bersangkutan positif mengonsumsi narkoba atau tidak, menghabiskan ongkos antara Rp60 ribu sampai Rp100 ribu.

Apabila ada tes urine yang dilakukan BNN Provinsi Riau selama ini, hal itu sudah dianggarkan oleh BNN Pusat. Misalnya, tes urine para pilot di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru atau para pengunjung tempat tempat hiburan saat dilakukan razia di beberapa kesempatan.

"BNN Provinsi hanya menyiapkan tenaga, tetapi peralatan tes urine disiapkan atau dibeli oleh instansi yang meminta untuk dilakukan tes urine,'' katanya lagi.

Kabag Umum BNN Provinsi Riau, Maruli Siregar menambahkan, khusus permintaan tes urine terhadap anggota DPRD Riau dan staf Sekwan, anggarannya sudah dianggarkan pada APBD Perubahan Riau 2017. "Namun karena memang belum cair, (tes urine, Red) belum bisa kita lakukan,'' ungkapnya.*** (rtc)