MONITORRIAU.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak , Indra Gunawan SE, meraih penghargaan bergengsi sebagai DPRD Kabupaten yang telah membangun hubungan kemitraan yang baik bersama Kepala Daerah dalam periode 2014-2019.

Indra merupakan satu-satunya legislator yang mewakili Sumatera dalam memperoleh penghargaan itu. Penyerahan pengahargaan berlangsung di Redtop Hotel and Convention Centre Pecenongan, Jakarta pusat, Sabtu 22 Juni 2019.

Penghargaan dari Presiden RI, Joko Widodo itu diberikan melalui Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, beserta perwakilan dari DPRD kabupaten/kota lainnya se-Indonesia.

"Dengan penghargaan ini tidaklah membuat kami pongah, tapi penghargaan ini adalah buah karya dan sinergi yang kuat, hubungan dua arah yang timbal balik antara pemerintah daerah dan legislatif dalam bekerjasama secara utuh membangun daerah tanpa terkecuali, dan prestasi ini adalah persembahan kami buat negeri istana," kata Indra.

Politisi Partai Golkar itu juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur Riau, Syamsuar yang dahulunya merupakan pemimpin Siak dan telah menjadi rekan kerja yang sangat kuat dalam membangun Negeri Istana Matahari Timur kala itu.

"Terimakasih saya ucapkan kepada Pak Syam (sapaan akrab Syamsuar) karena telah menjadi rekan kerja yang kuat dalam membangun Siak bersama saat menjadi Bupati Siak," tutur Indra.

"Saya juga apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan-rekan anggota DPRD Siak yang telah memberikan sumbangsih luar biasa dalam merajut pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Siak tercinta ini," sambungnya.

Indra berharap, kedepannya pemerintah daerah masih mempunyai semangat yang sama dalam mengelola daerah dengan baik karena ini adalah perwujudan rasa syukur masyarakat Kabupaten Siak.

"Kita berharap kedepan pemerintah daerah memiliki semangat yang sama dalam membangun daerah agar kedepan Kabupaten Siak maju secara sumber daya manusianya dan maju daerahnya," sebutnya.

 

Seperti yang diketahui, penghargaan itu dberikan hanya kepada 10 DPRD kabupaten/kota yang menurut catatan negara melalui Kemendagri. ***