TEMBILAHAN (MR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) membahas persoalan BPJS Kesehatan di Ruang Banggar DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas, Tembilahan, Selasa (12/11/2019).

Pembahasan tersebut dilakukan bersama puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan.

Selain itu, rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhil H Ferryandi dan didampingi Ketua Komisi IV Samino kala itu juga mengundang instansi terkait diantaranya Dinas Kesehatan Inhil, BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan, Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan dan lainnya.

Ketua Komisi IV DPRD Inhil mengatakan, segala keputusan BPJS Kesehatan berdasarkan peraturan presiden. Artinya, untuk ditingkat Kabupaten/Kota hanya bisa menyampaikan aspirasi mahasiswa ke DPR RI.

"Tapi wajar saja masyarakat bimbang, pihak BPJS Kesehatan kurang sosialisasi mengenai segala aturan yang ada. Jadi kedepan, mari bersinergi dalam mencerdaskan masyarakat terkait BPJS ini," katanya.

Sebagaimana diketahui, kedatangan massa membawa beberapa poin tuntutan yakni Menolak Kenaikan BPJS Kesehatan, Menolak Segala Bentuk Kapitalisasi Kesehatan oleh Negara, dan terakhir Meminta Pemkab dan DPRD Kabupaten Inhil Menyampaikan Tuntutan Sesuai Fungsi dan Ketentuannya.***(mir)