PANGKALAN KERINCI (MR) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk kembali mengkaji dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Pelalawan.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Pelalawan Sozifao Hia dalam rapat lanjutan seusai pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pelalawan  dengan agenda pembahasan 6 Ranperda Kabupaten Pelalawan, Jumat (8/5).

Menurut Hia sapaan akrab Ketua Fraksi ini, kondisi Kabupaten Pelalawan pada saat ini sudah mulai membaik dengan tidak adanya penambahan pasien positif Covid19. 

"Posisi kita saat ini dalam keadaan stagnan, karena hingga kini tidak ada penambahan pasien baru yang positif Covid19," ungkapnya.

Sebelumnya Pemprov Riau telah
menyampaikan surat permohonan usulan PSBB ke Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk
5 daerah di Riau, salah satunya Kabupaten Pelalawan.

Menurut dia lagi, penerapan PSBB akan berdampak terhadap sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Pelalawan. 

"Hal ini akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Pelalawan, kalau diterapkan PSBB maka akan ada PHK bagi para buruh dan tenaga kerja akibat terbatasnya akses baik itu bagi perusahaan maupun bagi UMKM. Tidak itu saja para petani perkebunan juga akan merasakan dampaknya," ungkapnya.

Dijelaskannya, meskipun Pelalawan tidak diterapkan PSBB, pada kenyataannya himbauan untuk tidak keluar rumah, pemakaian masker, sosial distancing yang merupakan alah satu unsur PSBB sudah diterapkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

"Seperti tidak berkerumun atau melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak telah dilarang. Lalu disetiap pintu masuk desa telah dilakukan pemeriksaan bagi warga masyarakat baik memakai thermometer gun maupun identitas. Ini semua sudah melebihi aturan dari PSBB tersebut," jelasnya.

Untuk itu Fraksi ini berharap penerapan itu dapat dipertimbangkan Gubernur Riau, mengingat cukup banyak yang akan merasakan dampaknya. 

"Kebutuhan warga korban terdampak covid 19 tentu sangat besar dan bila Pemerintah tidak bisa memenuhinya akan muncul masalah sosial yang baru. Ini yang harus kita pikirkan," tutupnya.

(ton)