PEKANBARU (MR) - Untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Provinsi Riau, Seperti kita ketahui bersama pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan pemerintah Provinsi Riau sudah di terima oleh Kementrian Keseharan RI, dengan begitu tidak lama lagi Provinsi Riau akan menerapkan PSBB setelah pengajuan tersebut disetujui.

Mengingat akan hal itu Badko HMI Riau-Kepri melalui Ketua Bidang PTKP Yudi Utama Tarigan mengingatkan pemerintah provinsi Riau agar serius dalam penerapan PSBB tersebut, seluruh aspek harus di kaji, apa yang terjadi di Pekanbaru jangan sampai terjadi saat penerapan PSBB provinsi Riau.

Menurutnya, Pemprov harus memiliki persiapan matang dalam persiapan PSBB, Pemerintah Provinsi Riau harus memiliki anggaran yang cukup untuk membantu kebutuhan masyarakat yang tidak mampu. 

"Kami meragukan pemprov memiliki data jumlah keluarga tidak mampu di provinsi Riau, jangan nanti ketika sudah PSBB baru pendataan dilakukan, kemudian jangan juga nanti ada alasan bantuan tidak efektif karena keterbatasan anggaran," Katanya Selasa (12/05/2020).

 kita harus berkaca dari penerapan PSBB di Pekanbaru, Pemko beralasan mereka tidak memiliki anggara 115 M yang awalnya di alokasikan untuk penerapan PSBB di Kota Pekanbaru," Ungkapnya lagi. 

Oleh diminta kepada pemerintah provinsi Riau harus serius dalam penerapan nya nanti untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, jangan sampai nanti masyarakat Riau kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.

"Yang harus kita pahami adalah  PSBB ini butuh kajian yang matang, baik dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lainnya.

Anggaran yang di gunakan untuk pelaksanaan PSBB juga harus jelas, transparansi, jangan sampai nanti PSBB justru dijadikan ajang proyek oleh segelintir orang tidak bertanggung jawab," Pungkasnya. 

Penulis: Vidiel (Lembaga Pendidikan Wartawan PJC Dumai, Angkatan ll)