DUMAI (MR) - Prinsip kehatian-hatian, Akurasi dan Legalitas merupakan syarat mutlak sebuah ijazah, terutama bagi Perguruan Tinggi. Namun, akhir-akhir ini marak terjadi pemalsuan, sehingga memudarkan keabsahan dari ijazah itu sendiri.

Desember 2018, Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah Elektronik (SIVIL) hadir sebagai solusi dari masalah tersebut.

Dilansir dari lldikti10.ristekdikti.go.id (06/06/2020), Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Aris Junaidi Ph.D dalam acara sosialisasi PIN dan SIVIL kepada seluruh pimpinan PTS di lingkungan DIKTI wilayah X, menjelaskan bahwa semua perguruan tinggi pada awal tahun 2021 sudah harus melaksanakan PIN dan SIVIL. 

Untuk itu Ketua STIE - Tuah Negeri menyambut baik regulasi yang telah ditetapkan.

Perguruan tinggi yang ia pimpin telah melaksanakan PIN dan SIVIL sejak tahun 2018 demi terciptanya lulusan yang tidak akan diragukan oleh publik.

"Maraknya pemalsuan ijazah sehingga mengurangi integritas suatu Perguruan Tinggi menjadi alasan mengapa STIE - Tuah Negeri sudah lama menerapkan PIN dan SIVIL," jelas  Dr. H. Zulkifli Z, MM selaku Ketua STIE - Tuah Negeri Sabtu (13/06/2020).

PIN dan SIVIL yang dapat diverifikasi melalui Riwayat Proses Pendidikan dan pemenuhan atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan salah satu modal penting dalam persaingan dunia kerja para alumni.

Lebih lanjut ia berharap, para almuni yang telah mengantongi ijazah tersebut dapat mempergunakannya dengan sebaik-baiknya.

"Saya harap para alumni yang telah memilki ijazah tersebut dapat terus bersaing dan meningkatkan kualitas diri sehingga tidak hanya memiliki keunggulan dari segi ijazah," Tutupnya. (Audi)