PEKANBARU (MR) - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Riau mengirim surat perihal permintaan penjelasan dan klasifikasi kepada Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, terkait pemotongan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp15 juta per desa.

Anggaran yang dipotong itu merupakan dana untuk tenaga pendamping ekonomi desa, sesuai yang telah di-SK-an oleh desa atas instruksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD-Dukcapil) Riau.

Sekretaris Eksekutif APDESI Provinsi Riau, Firdaus mengatakan, terkait persoalan itu pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Riau Syamsuar pada Selasa (18/8/2020) lalu.

Dia menjelaskan, pertemuan itu guna meminta tanggapan dan klarifikasi Gubernur Riau soal pemotongan anggaran tersebut. Dan pihaknya menolak surat yang dikeluarkan Dinas PMD-Dukcapil Riau perihal penjelasan teknis rasionalisasi alokasi BKK dari Pemprov Riau kepada desa tahun 2020.

"Dari awal sudah dikeluarkan surat oleh Dinas PMD untuk membentuk pendamping ekonomi desa untuk mendampingi BUMDes. Tiba-tiba sudah berjalan empat bulan dibatalkan. Artinya anggaran operasional pendamping itu dicoret. Makanya kita mengirim surat ke Gubernur untuk ditanggapi persoalan itu. Dan kemarin kami datang menghadap Gubernur, dan sudah kami sampaikan persoalannya," terangnya.

Dalam pertemuan itu, Firdaus mengaku Gubernur mengatakan pemotongan anggaran operasional pendamping ekonomi desa itu karena dasar hukumnya belum ada.

"Kalau seperti itu, tentu kita pertanyaan kalau memang kajian hukumnya belum jelas kenapa dari awal desa dianjurkan untuk membentuk. Padahal di beberapa daerah seperti di Siak mereka sudah punya pendamping ekonomi desa, dan itu berjalan. Berarti itu sah, darimana mereka dapat sumber dana dan dasar hukumnya," jelasnya.

Dia menceritakan, awalnya BKK Pemprov Riau untuk desa sebesar Rp200 juta. Namun Rp100 juta per desa dialihkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Dinas Sosial Riau.

"Anggaran BLT Rp100 juta ini katanya sudah ditransfer Pemprov Riau ke kabupaten/kota masing-masing. Artinya ini sudah clear. Sehingga BKK Pemprov Riau untuk desa tinggal Rp100 juta, nah itu yang dipotong sebesar Rp15 juta menjadi Rp85 juta. Anggaran itu untuk operasional pendamping ekonomi desa selama setahun," paparnya. "Tentu yang di bawah ribut. Dan pendamping ini nanti menuntut," ujarnya lagi.

Dia menyampaikan, saat mayoritas desa sudah menjalankan pendamping ekonomi desa. Bahkan desa sudah mempertanyakan persoalan itu kepada pihaknya. Sebab pendamping ekonomi desa menuntut ke desa.

"Sekarang kalau kita perintahkan datang, mereka datang semua ke provinsi untuk aksi damai. Tapi kemarin saat pertemuan dengan Gubernur sudah ada penjelasan, bahwa untuk anggaran pendamping ekonomi desa yang dipotong itu akan dilakukan kajian ulang mencari solusi bersama tim ahli Dinas PMD-Dukcapil Riau," tutupnya.

Sumber : Cakaplah.com /  Editor : Didin Marican