TANJUNGPINAANG (MR) - Bicara soal angka positif Covid-19 di Kepri terus meningkat,kata  Lis Darmansyah, Anggota DPRD Provinsi Kepri menilai karena kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah.

Hal ini disampaikan kepada monitorriau com , ketika dimintai pandangannya terkait meningkatnya angka positif covid-19 di Provinsi Kepri. Usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Dompak. Senin (31/8/2020).

"Tim Gugus Tugas tentunya mempunyai tugas masing-masing. Dengan peningkatan kasus Covid-19 di Kota Tanjungpinang, Kota Batam dan Bintan, saya lihat sepertinya kayak dianggap ah, biasa-biasa sajalah." Kata nya.

Padahal, lanjut Lis Darmansyah, langkah-langkah pencegahan mutlak adalah Tim Gugus. Seperti contoh, Tim Gugus harus melakukan apa? pengawasan. Pengawasan dimana? di tempat-tempat publik.

"Sekarang kan makin bertambah nih semakin banyak. Tapi maksud saya kan apa sih langkah-langkah kongkritnya, kan belum ada. Jangan seolah-olah Covid-19 itu tugas pemerintah itu bukan hanya memberikan sembako dan BLT, bukan itu saja. Penanganan Tim Gugus ini juga dilakukan langkah-langkah pengawasan." lanjutnya.

Masih kata Lis, Bagaimana Pengawasan yang dilakukan? Yang pertama bikin dong kebijakan, Gubernur melakukan koordinasi dengan Bupati dan Walikota. Koordinasi seperti apa? Pengawasan di Pelabuhan dipertingkatkan, karena sekarang transmisinya bukan orang dari luar, melainkan tingkat lokal.

"Misalkan, saya ke anda, anda ke kalian dan kalian ke yang lainnya berarti ada orang-orang yang positif atau ODP yang tidak terawasi." terangnya.

Yang kedua, sebut Lis, yakni melakukan Pengawasan Patroli, melihat tempat-tempat Publik, kalau ada yang melanggar Protab Kesehatan, dibawa. Paling tidak buat berita acara dan pernyataan tidak melakukan pelanggaran lagi. Kalau itu terjadi di tempat pelaku usaha maka lakukan peringatan pertama, kedua, ketiga, yang sifatnya semua pembinaan.

"Tapi sampai hari ini kita lihat banyak di tempat publik kita sendiri takut. Dan yang menariknya, Pemerintah sendiri melanggar, seperti pendaftaran untuk bantuan UKM, itukan merupakan salah satu bentuk tidak adanya koordinasi, Polres saja pada saat itu tidak tahu." Ungkapnya.

Nah, inikan merupakan salah satu langkah, terkait dengan perkembangan Covid-19 yang terus bertambah, maka disini kita anggap bahwa ini adalah sesuatu yang biasa.

Sekarang siapa yang memiliki kompetensi informasi yang akurat terhadap perkembangan Covid-19? Data itu berbeda Pak, contoh saya saja dapat dari tiga sumber. Dan dari tiga sumber ini kadang-kadang berbeda.

Nah, harus dijelaskan kepada publik, bahwa yang memberikan rilis itu adalah si A, dengan kompetensi ini menyampaikan rilis dan setiap rilisnya pada jam berapa itu harus jelas. Kalau dulu kan masih tertib tuh, nah sekarang sudah ga beraturan. Itu harus diselesaikan.

Masih kata Lis, yang terakhir, era adaptasi baru. Adaptasi era baru dalam aspek sosial. Saya dulu sama kalian tidak perlu jaga jarak, boleh berkumpul bersama tanpa ada pembatasan, kini dilakukan pembatasan. Saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah bagaimana dia mengisi perutnya.

"Pelaku usaha kecil saat ini tidak dapat bergerak, maka apa program adaptasi era baru pemerintah dibidang ekonomi dalam rangka menghadapi situasi pandemi Covid-19. Hingga saat ini kita tidak tahu berapa pelaku usaha yang mendapat bantuan dari pusat, dan untuk membackup yang tidak dapat bantuan itu berapa jumlahnya. Maka bikinlah programnya." sarannya.

Sebagai contoh, berikan pinjaman lunak tanpa anggunan, tanpa bunga, berikan jedah waktu misalkan selama enam bulan baru melakukan pembayaran pinjaman tersebut, kerja sama dengan bank.

Tujuannya untuk apa? Bagi masyarakat pedagang kecil, pedagang kaki lima, atau mungkin para pedagang-pedagang tradisional.

Lakukan verifikasi, contoh, berikan bantuan tanpa anggunan tanpa bunga 5 juta. Dan 5 juta ini bagi penerima mungkin 2 jutanya dimanfaatkan untuk bayar bank. Diberikan kesempatan 6 bulan tidak membayar dulu, setelah itu baru melakukan pembayaran dengan mencicil. Intinya dengan 3 juta dia bisa menghidupkan kembali usahanya. (Da)