ROHIL (MR) - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau H Ahmad Fitri dan rombongan melakukan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik  di kantor dinas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, pada Rabu (15/9/2021).

Dinas yang pertama dilakukan penilaian oleh Ombudsman adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Selanjutnya Ombudsman akan melakukan penilaian terhadap dinas lainnya dibidang pelayanan seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Rumah Sakit (RS) Dr Pratomo, Puskesmas, Bappenda dan dinas lainnya.

Mendapatkan informas kedatangan  Tim Ombudsman, Bupati Rohil Afrizal Sintong bersama Wakilnya Sulaiman langsung datang menemui rombongan Ombudsman yang sedang melakukan peninjauan di DPMPTSP.

Dalam kesempatan itu Afrizal Sintong berbincang bincang dengan pihak Ombudsman RI Perwakilan Riau, dan meminta tunjuk ajar kepada Ombudsman RI agar kedepan pelayanan publik terhadap masyarakat Rohil lebih dapat ditingkatkan lagi.

"Kami masih baru berjalan sekitar tiga bulan, jadi kami juga butuh saran dan masukan bagaimana kedepannya lebih baik lagi," kata Afrizal kepada Kepala Ombudsman RI.

Bupati juga menyampaikan hingga tahun 2019 indeks pelayanan publik di Kabupaten Rokan Hilir berwarna merah maron dalam catatan Ombudsman. Sementara untuk Tahun 2021 ini, warna tersebut berubah menjadi warna hijau.

"Tahun 2021 ini sudah ada anggota Ombudsman yang turun melakukan penilaian, hasilnya hijau. Kepala Ombudsman kurang yakin dengan hasil itu, makanya kembali turun melakukan pengecekan. Ternyata benar," tukas Afrizal Sintong.

Bupati Rohil Afrizal Sintong berharap hasil penilaian itu diteruskan kepada pemerintah pusat, sehingga Kabupaten Rokan Hilir nanti dapat meraih peringkat lima besar se Indonesia. "Ini jauh meningkatnya dari maron sampai hijau. Artinya pelayanan kita sudah bagus," imbuhnya.

Sementara, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau H Ahmad Fitri mengatakan pihaknya melakukan kunjungan dalam rangka melihat secara nyata kondisi pelayanan yang ada di Kabupaten Rohil, sebab tahun-tahun sebelumnya Ombudsman juga sudah melihat bagaimana kondisi pelayanan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

'Kebetulan dalam kunjungan ini kami juga bertemu dengan Bupati dan wakil bupati dan kami Ombudsman tentu menyampaikan kepada bupati bagaimana sebaiknya pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik," bebernya.

Ahmad Fitri menambahkan, pihaknya juga menyampaikan khususnya yang ada di dinas penanaman modal ini bahwa secara umum melihat kondisi pelayanan sudah bagus dan tentu diharapkan kondisi seperti ini bisa di pertahankan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Rohil yang ingin mendapatkan pelayanan perizinan.

"Pagi ini kami melihat pelayanan yang ada di DPMPTSP, memang sipat kunjunganhan nya mendadak dan saya pun baru bertemu pagi ini dengan kadis dan kita melihat kondisi pelayanan yang ada di dinas ini," ujarnya.

Ahmad juga mengaku sejauh ini pihaknya belum pernah mendapat laporan dari masyarakat berkaitan dengan buruknya pelayanan di dinas yang ada di kabupaten Rokan Hilir.

Selama 2019 turun, cek warna kita maron, turunlah anggota 2021 hijau Rohil ini, jadi kepala kurang yakin dengan hasil kepala, dan di cek nya memang sesuai dengan penilaian ombudsman, dan ternyata sesuai mudahan kita dapat lima besar SE indo, jauh meningkat dari maron sampai hijau, artinya sudah bagus.

Kepala DPMPTSP Acil Rustianto menambahkan, beberapa pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan Ombudsman diantaranya website pelayanan baik elektronik maupun manual seperti spanduk, kepastian waktu, alur perizinan, kotak pengaduan  serta lainnya. 

"Intinya Ombudsman ingin memastikan masyarakat dilayani dengan baik dan ada kepastian dalam pelayanan, " pungkasnya.

Untuk diketahui, pasca dilantik memimpin Rohil, hal pertama yang ditegaskan Afrizal Sintong adalah mengutamakan pelayanan publik. Semua pejabat, ASN maupun honorer yang bertugas di Rohil diwajibkan mengedepankan senyuman dan ramah tamah dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Wakil Bupati H Sulaiman dalam berbagai kesempatan juga tampak sering turun kelapangan secara diam-diam ke Disdukcapil maupun RSUD untuk memastikan agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. (rls/Wisman)