DUMAI (MR) – Aktivitas lokasi galian C di Kota Dumai akhir-akhir ini sudah kembali beroperasi. Namun Pemerintah Kota Dumai belum ada regulasi yang jelas soal aktifitas galian C seperti tanah timbun dan pasir.

Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) Kota Dumai, sekaligus Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Dumai, Abdul Kadir SH, meminta adanya aturan yang jelas terkait aktivitas ini.

"Karena yang kita lihat selama ini, ada juga aktifitas galian C yang ditangkap oknum penegak hukum. Namun tak jarang juga kita lihat aktifitas ini berlangsung dengan lancar seperti penimbunan di wilayah industri Kota Dumai," ujar Abdul Kadir yang biasa disapa Robi.

Karena kebijakan izin pengusaha galian C  harus dikeluarkan Kementerian ESDM, jadinya banyak pengusaha terkesan kucing-kucingan dalam melaksanakan aktivitasnya.

"Bahkan saat melakukan aktivitasnya tanah galian yang dilansir ke lokasi ditutupi oleh terpal. Ini kan menjadi hal ironis karena proses pembangunan di kota ini bisa terganggu," ungkapnya.

Robi meminta Pemko Dumai dan dinas terkait untuk bisa menerbitkan rekomendasi atau aturan dan menjelaskan duduk perkara soal perizinan galian C. Jangan hanya melimpahkan ke kementerian ESDM saja.

Hal ini penting agar tidak terjadi penyimpangan. Serta tidak terjadi persaingan tidak sehat dari pengusaha galian C yang ada di Kota Dumai.

"Karena saat ini terkesan hanya pengusaha  yang memiliki kedekatan dengan oknum tertentu yang bisa melaksanakan kegiatan ini," Jelasnya.

Karena kata Robi, sebelumnya pernah terjadi di tahun 2020, ada kegiatan pemerintah yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak dibolehkannya pengadaan tanah timbun.

"Saya berharap tidak ada tebang pilih terhadap pengawasan terhadap aktivitas galian C Seperti tanah timbun dan pasir cuci," Tegas Robi. (MR/Red)