ROHIL (MR) - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rokan Hilir, telah mendapatkan izin untuk melakukan aksi demo di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) terkait pencabutan tiang bubu di wilayah perairan Rokan Hilir, Rabu (2/2/2022).

Namun Bupati Rohil Afrizal Sintong langsung menerima seluruh mahasiswa PMII yang akan melakukan aksi unjuk rasa itu untuk melakukan diskusi bersama mencari solusi dilaksanakan di mess Pemda Rohil, Jalan Perwira, Bagansiapiapi.

Dalam diskusi yang digelar, turut hadir Wakil Bupati H Sulaiman, SS.MH, Kepala Dinas Perikanan M Amin, Kapolsek Bangko AKP Dedi Susanto, Kasatpol PP Syafnurizal dan Kepala BPKSDM Ali Asfar.

Ketua PMII Riki Dermawan dalam diskusi itu mengungkapkan, masalah tiang bubu yang telah banyak memakan korban jiwa ini sudah berlangsung lama. 

Namun hingga kini masih banyak tiang bubu yang terpancang di tengah laut perairan Pulau Halang sehingga dikhawatirkan akan kembali memakan korban.

"Kami sangat berharap kepada Pemerintah Daerah agar hal ini bisa diselesaikan supaya tidak ada korban lagi," pintanya.

Senada juga diungkapkan sekretaris PMII Fadli. Dimana, kata Fadli pihak PSDKP Riau sebelumnya telah membuat pernyataan di media bahwa pihaknya telah mencabut tiang bubu yang terpancang.

Namun pada kenyataannya dilapangan, alat tangkap statis tiang bubu itu belum ada satu pun yang dicabut.

"Kami sudah komunikasikan hal ini dengan Dinas Perikanan Provinsi Riau, tapi sampai hari ini masih bertele-tele," katanya.

"Begitu pun dengan Kepala Dinas Perikanan Rokan Hilir, jawabannya bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir tidak punya kewenangan untuk itu," sambung Fadli.

Dengan dilakukanya diskusi tersebut PMII Rokan Hilir berharap kepada Pemkab Rohil dapat mencarikan solusi terbaik agar tidak ada korban jiwa berikutnya yang disebabkan tiang bubu.

Dihadapan mahasiswa, Bupati Afrizal Sintong memberikan apresiasi kepada mahasiswa PMII yang mau menyampaikan aspirasinya dengan cara diskusi untuk mencari solusi bersama.

Afrizal memyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa memang tidak dilarang oleh pemerintah. Namun, Pemkab Rohil saat ini selalu membuka ruang kepada seluruh masyarakat Rokan Hilir yang ingin menyampaikan aspirasinya melalui diskusi dan melakukan pertemuan.

"Kami sangat menerima masukan dari masyarakat Rokan Hilir. Apa yang salah dan kurang tentunya bisa kami perbaiki dengan cara seperti ini. Kami akan menerima masukan untuk dijadikan perbaikan kedepannya," ujarnya.

Terkait tiang bubu, Afrizal menjelaskan bahwa untuk wilayah perairan laut saat ini memang sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau.

Meski demikian, Pemkab Rokan Hilir tidak serta lepas tangan sebab kata Afrizal banyak nelayan Rokan Hilir yang menggantungkan hidupnya untuk mencari ikan di laut dan menangkap ikan menggunakan tiang bubu.

Pemkab Rohil akan bergerak cepat melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Provinsi Riau, bila diperlukan Pemkab Rokan Hilir sendiri yang mencabut tiang-tiang bubu tersebut.

"InshaAlah ini jadi PR kami, kami minta waktu kepada mahasiswa dan akan kita selesaikan secepatnya," tukasnya.

Di sisi lain, banyak nelayan yang menggantungkan hidupnya dengan mencari ikan melalui tiang bubu. 

Untuk itu, Pemkab Rohil, Dinas Perikanan Provinsi Riau, HNSI Rohil, serta pengusaha tiang bubu dan mahasiswa PMII dalam waktu dekat kembali akan melakukan pertemuan bersama menyelesaikan masalah ini. (rls/Wisman)