MONITORRIAU.COM - Untuk mengantisipasi peningkatan inflasi, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengatakan harus ada solusi jangka pendek berupa optimalisasi pekarangan rumah yang bisa dimanfaatkan untuk menanam beberapa komoditas yang masih tinggi harganya. Ia juga mengatakan perlunya operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Ansar mengungkapkan, sebelumnya Pemprov Kepri dan BI Perwakilan Kepri rutin menggelar operasi pasar murah yang menyediakan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau.

"Tetapi harus kita pastikan betul operasi pasar yang digelar itu memang mampu menurunkan harga komoditas. Operasi pasar kita lakukan untuk jenis-jenis yang memengaruhi inflasi," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/8/2022).

Berdasarkan data yang dihimpun BPS Kepri, saat ini inflasi di Kepri pada bulan Juli 2022 tercatat sebesar 0,61 persen. Inflasi di Kepri pada bulan Juli 2022 dihitung berdasarkan tahun kalender dari Januari 2022 tercatat 4,38 persen, sementara dalam Year on Year (YoY), inflasi di Kepri tercatat 6,09 persen.

Adapun komoditas peyumbang terbesar inflasi pada bulan Juli di Kepri adalah cabai merah yang melonjak 158,83 persen dengan andil inflasi 0,95 persen. Lalu minyak goreng yang melonjak 46,08 persen dengan andil inflasi 0,59 persen, dan cabe rawit yang meningkat 106,70 persen dengan andil inflasi 0,21 persen.

Lebih lanjut, Ansar menjelaskan Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah. Surat edaran bernomor 500/4825/SJ tersebut dikeluarkan pada Jumat (19/8).

Surat edaran ini bertujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi, serta stabilitas perekonomian di daerah.

Melalui surat edaran tersebut, gubernur, bupati, dan wali kota diminta mengoptimalkan anggaran dalam APBD untuk beberapa tujuan. Mulai dari menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, serta ketersediaan bahan pangan yang perlu ditempuh melalui kerja sama antardaerah.

Ansar menambahkan daerah juga diminta memberi bantuan sosial kepada masyarakat yang rentan terdampak inflasi di daerah. Apabila kebutuhan anggaran tersebut belum tersedia, daerah dapat menggunakan alokasi belanja tidak terduga (BTT) melalui pergeseran anggaran.

"Surat Edaran Mendagri sudah ada, kita pelajari terlebih dahulu batasan-batasan yang diatur dalam penggunaan BTT ini nantinya," terang Ansar.

Untuk diketahui, pada Senin (22/8) Ansar membuka Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Se-Provinsi Kepulauan Riau. Rapat yang berlangsung di Tanjung Pinang, Senin ini digelar dalam rangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan.

Ansar menjelaskan rapat ini menjadi tindak lanjut arahan Presiden RI Joko Widodo yang meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mewaspadai lonjakan inflasi pangan. Dalam pertemuan ini, ia pun mengundang Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri Musni Hadi Kusuma Atmaja dan Kepala BPS Kepri Darwis Sitorus untuk berdiskusi dengan bupati dan wali kota dalam membahas langkah-langkah antisipasi kenaikan harga komoditas di Kepri.

"Kita harus melakukan langkah-langkah efektif untuk mengantisipasi ini (inflasi) semua. Memang bicara inflasi ada beberapa faktor yang tidak bisa kita intervensi terutama karena fluktuasi global, tapi ada sisi-sisi yang bisa kita intervensi langsung oleh daerah seperti komoditi-komoditi tertentu," ungkap Ansar.

Ia berharap dari rapat koordinasi ini, TPID di seluruh Kabupaten dan kota di Kepri bisa bekerja lebih maksimal untuk mengontrol inflasi di daerah. Dengan kerja sama dan koordinasi yang seksama, Ansar mengaku yakin inflasi di Kepri bisa terus terjaga.

Rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung dan melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di seluruh daerah. Ansar juga melakukan penandatanganan kerja sama pelaksanaan urban farming antara BI Perwakilan Kepri, Dinas Pertanian, dan TP-PKK Kepulauan Riau. Sekaligus penyerahan bibit cabai sebagai simbol semangat pelaksanaan urban farming.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Dewi Kumalasari Ansar, Kaskogabwilhan I Mayjen TNI Lismer Lumban Siantar, Plt. Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Endang Abdullah, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara."*** (detiksumut)